WAMENKUMHAM MIMPIKAN "CPNS"

 

 

 

Samarinda - Tak seperti biasanya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim pagi ini Jum’at, (29/06) ramai dikunjungi para pejabat unit pelaksana teknis (UPT). Pagi ini semua pejabat dan staf dari kantor wilayah maupun UPT menerima arahan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Bertempat di ruang pertemuan Kanwil Kalimantan Timur, Wamenkumham menyampaikan arahanya, pada kesempatan ini penekanan Wamenkumhan tetap pada semangat anti korupsi dan reformasi birokrasi. Himbauan kepada seluruh jajaran Kemenkumham agar mewujudkan wilayah bebas korupsi, terutama pada unit 4 unit strategis (Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen AHU, dan DItjen HAKI) perbaikan pelayanan publik saat ini sedang dan terus dibenahi. Sedapat mungkin pungli pada tempat tersebut di hilangkan.

 

Hal lain lain menjadi perhatian khusus Wamenkumham adalah penerimaan CPNS Kemenkumham. Publikasi pengumuman direncanakan awal bulan Juli. Menjadi hal yang patut diberi perhatian lebih karna sarat akan praktek KKN, meminjam istilah Wamenkumham Deny Indrayana, CPNS adalah singkatan “calon pegawai nihil setoran’. Harapan mulia dari Deny Indrayana pada penerimaan PNS Kemenkumhan kali ini adalah tidak ada lagi toleransi berbagai bentuk suap dan setoran, penerimaan hanya berdasarkan pada tes murni.

 

Menjadi rahasia khalayak bahwa penerimaan pegawai selalu di barengi dengan praktek suap, untuk mendapatkan nomor induk pegawai (Baca: jadi pegawai) seseorang harus menggelontorkan uang mulai 50 juta sampai dengan 200 juta, tidak terbukanya informasi penerimaan kepada publik juga menjadi hal yang perlu ditekankan, terutama di daerah. Maka itu , tidak heran kalau pegawai yang nantinya diterima masih mempunya hubungan kerabat dengan pegawai lama, baik kekerabatan secara garis lulus maupun menyamping.

 

Praktek suap pada penerimaan akan mendapatkan PNS berkualitas buruk, Istilah Indah Iswati pegawai berpenyakit Kudis (kurang disiplin), TBC (tidak bisa computer), Asma (asal masuk kerja),Ginjal (gaji ingin naik kerja lamban), dan penyakit kronis lainya. Fakta dilapangan terdapat lulusan Diploma Komputer yang pemahaman akan komputer NIHIL, Sarjana Hukum tak kenal hukum, Sarjana Ekonomi tak mengerti ekonomi. Menjadi pertanyaan, mengapa orang tersebut bisa lolos? Apakah system seleksi yang salah?apakah ada praktek suap?

 

Selama praktek suap pada rekrutmen pegawai masih berlangsung, reformasi birokrasi menjadi mimpi indah belaka. Selaras dengan pendapat Wamenkumham,hal tersebut membuat setiap upaya yang dilakukan menjadi terkesan sia-sia. Birokrasi Indonesia akan tetap terpuruk.

 

Keingingan kuat Wamenkumham untuk mendapatkan “calon pegawai nihil setoran’ seyogyanya harus didukung oleh organ penunjang, mulai dari Eselon I unit utama, Kepala Biro Kepegawaian selaku ketua panitia pusat, para ketua panitia daerah, serta komitmen semua jajaran kemenkumham , terutama para pejabat eselon I dan II di pusat dan wilayah.

 

 Apresiasi dan support tentunya harus kita sampaikan kepada Wamenkumham yang terus berusaha memperbaiki sistem dan SDM birokrasi, stigma negatif yang selama ini melekat pada pegawai sudah saatnya diruntuhkan. Ibarat penyakit, birokrasi kita sudah terkena kangker stadium 4. Kepada pegawai yang tidak sanggup mengikuti arah perubahan agar segera mengajukan permohonan pensiun dini. Untuk itu mari bersama kita bernah dibarengi dengan harmoni dalam gerak.

Yakin usaha sampai.


 

 

BANNER SELEKSI DITJENPAS kanwil