50 PPNS Ikuti Bimtek PP Nomor 58 Tahun 2010

00-BIMTEK

SAMARINDA – Sebanyak 50 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai dinas/instansi Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kaltim dan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kaltim mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dengan materi perubahan peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang Acara Pidana, yang berlangsung di Princess Aji Bidara Ballroom Hotel Grand Victoria Samarinda, Kamis (24/4) lalu.

Dalam acara yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim itu dibuka langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Leo Detri SH MH. "Semoga dengan bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya PPNS di wilayah Kaltim tentang KUHAP dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan. Selain itu diharap mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya PPNS akan pentingnya KUHAP dalam tugas penyidikan," ujar Leo Detri dalam sambutannya.

Yang menarik, bimtek tersebut menghadirkan Direktur Pidana Ditjen AHU, Salahudin sebagai narasumber. Leo Detri sendiri tampil sebagai moderator dalam acara yang dimulakan pukul 08.30 Wita tersebut. "PPNS itu berfungsi sebagai aparat penegak hukum. Penegak hukum sendiri fungsinya untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dengan menemukan pelaku tindak pidana dan mengajukannya ke pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS harus menguasai dan memahami KUHAP dan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Walau demikian, dalam melaksanakan penyidikan, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri," ungkap Salahudin mememulai bimtek tersebut.

Selain itu, dalam bimtek tersebut Salahudin menekankan permasalahan mengenai legalitas seorang PPNS. "Legalitas PPNS itu mencakup Skep yang berisi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian. Selain itu harus memiliki kartu tanda pengenal dan yang paling penting harus menjalani pelantikan sumpah janji PPNS sesuai yang tercantum dalam PP Nomor 58 Tahun 2010," jelas Salahudin. (ENDARNATA/HUMAS)