Samarinda, 6 September 2019.
Dalam rangka memberikan wawasan tambahan serta petunjuk terkait penyusunan laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kaltim Tim dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan pembinaan penyusunan laporan keuangan yang dihadiri oleh para operator keuangan dari semua Satker yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
Acara dimulai dengan sambutan dari Kakanwil Yudi Kurniadi “saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tim dari unit pusat, yaitu dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Semoga kedatangan tim dari unit pusat Kementerian Hukum dan HAM RI ini dapat memberikan wawasan tambahan serta petunjuk terkait pembinaan penyusunan laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur”. Sebagaimana diketahui, dalam melaksanakan kegiatannya, Kementerian Hukum dan HAM RI menggunakan APBN yang dananya berasal dari publik. Oleh sebab itu, menurut Yudi Kurniadi sudah sewajarnya bahwa kita memiliki kewajiban menyelenggarakan penyusunan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik dalam penggunaan APBN.
Kementerian Hukum dan HAM RI terus berupaya meningkatan kualitas laporan keuangan dengan berbagai upaya pembinaan agar anggaran negara yang telah dipergunakan dapat diketahui pemanfaatannya dan masyarakat dapat menilai akuntabilitas penggunaan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2010, Kementerian Hukum dan HAM RI berhasil melaksanakan kewajiban tersebut dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut tidak lantas membuat kita bangga dan berpuas diri karena opini WTP bukanlah sebuah prestasi tapi sebuah standar minimal dalam pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan berdaya guna dan dengan dilaksanakannnya pembinaan penyusunan laporan keuangan ini Yudi Kurniadi berharap bahwa kualitas laporan keuangan kita kedepan semakin membaik dan opini WTP harus tetap kita pertahankan setiap tahunnya.
Setelah Kakanwil Kemenkumham Kaltim menutup sambutannya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI tentang pembinaan penyusunan laporan keuangan. (Red. Humas Kaltim)
