Samarinda, 14 Desember 2020. Dengan mengusung tema ““Recover Better, Stand Up for Human Rights” Kanwil Kemenkumham Kaltim turut serta memperingati HAM sedunia yang ke-72. Pada tahun ini, pelaksanaan peringatan hari HAM sedunia bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI dan di relay secara daring di Aula Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Turut hadir dalam kegiatan kali ini Kakanwil (Agus Subandriyo), Kadiv Administrasi (Hajrianor), Plt. Kabid HAM (Umi Laily), Kabag Program dan Humas (Agus Sartono), Kasubbid Pemajuan HAM (Favourita Sirait), Kasubbid Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Yarnawati) dan para JFU/JFT Kanwil Kemenkumham Kaltim. Adapun selaku tuan rumah kegiatan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor turut hadir secara langsung di Aula Ruhui Rahayu.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal HAM (Mualimin Abdi), Dalam laporannya Mualimin menyampaikan “pada tahun 2020 tercatat ada 439 Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi, dan 259 diantaranya adalah meraih penghargaan Kab/Kota Peduli HAM. Di samping pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang sudah dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2013, Kementerian Hukum dan HAM juga telah mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia. Program ini masih terbatas di lingkungan internal, yakni di unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya, agar standar dan norma HAM dikedepankan dalam pemenuhan kebutuhan layanan warga masyarakat, yang membutuhkan jasa dan atau pelayanan hukum. Harapannya ke depan program ini dapat lebih ditingkatkan, bukan hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saja, tetapi terhadap semua jenis pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah. Agar seluruh institusi yang melaksanakan pelayanan publik menerapkan standar dan norma penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan hak asasi manusia”.
Menkumham Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan “pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM. bukan hanya klaim sepihak dari pemerintah. Masyarakat internasional pun telah mengakuinya, dan mengapresiasi berbagai tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kelima kalinya di tahun 2020 ini, telah memberikan bukti nyata kepercayaan masyarakat internasional yang begitu besar, bahwa pemerintah Indonesia mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan HAM, dan bahkan menjadi role model bagi negara-negara lain. Aktivitas Indonesia dalam memajukan HAM di dalam negeri pun memperoleh sambutan dan dukungan dari masyarakat internasional, maupun dari berbagai pihak. Sebagai contoh, bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), tidak pernah terputus pelaksanaanya sejak tahun 1998 hingga sekarang. Bahkan, pelaksanaan RANHAM ini bukan hanya oleh Kementerian dan Lembaga di Pusat saja, akan tetapi melibatkan secara aktif pemerintah daerah Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Tahun 2020 ini, RANHAM sudah menginjak generasi atau periode ke-5. Dalam perkembangannya, RANHAM tidak lagi hanya membahas tentang formalitas pembangunan HAM secara umum. Tetapi sudah menjadi sebuah dokumen politik HAM, yang menjadi tolak ukur terhadap komitmen penyelenggara kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dalam mengupayakan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM”.
“Upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia di daerah pun tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Melalui Program Kabupaten/Kota Peduli HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan” lanjut Yasonna.
“saya mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan di bidang pemajuan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, dan seluruh anggota masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di bumi Indonesia tercinta ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Presiden RI dalam pidato peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 bahwa dengan meningkatkan Penghormatan, perlindungan, dan Pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. Terutama pada saat ini, bangsa kita dan bangsa di dunia, sedang bersama-sama berjuang menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, yang tidak hanya berdampak kepada kondisi kesehatan saja, tetapi juga meluas hingga mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial. Semoga segala upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan kita dapat kembali pada pemulihan tatanan hidup normal seperti sebelum pandemi Covid-19, hal ini sejalan dengan tema Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia Tahun 2020 ini, yaitu “Recover – Better, Stand Up for Human Rights” jelas Yasonna sekaligus menutup sambutannya.
Sebagai penutup kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut menyampaikan sambutannya, dalam sambutannya pada Peringatan Hari HAM ke-72 kali ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa “kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi Bangsa yang lebih beradap, lebih tangguh dan lebih maju. Komitmen kuat Pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam rencana aksi Nasional HAM 2020-2025”.
“Hak Sipil, hak politik serta hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan”, tutur Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menekan terkait kebebasan beribadah dibeberapa tempat, diminta kepada para Aparat, Pemerintah Pusat dan Daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga harus didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Lebih lanjut Joko Widodo mengutarakan, demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di Daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Secara khusus Presiden memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas.
“Kita telah membentuk komisi Nasional disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM”, Jelas Jokowi.
Seusai rangkaian kegiatan peringatan Hari HAM sedunia ke-72, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberian Piagam Kabupaten/Kota peduli HAM di Wilayah Kalimantan Timur. Pemberian Piagam ini diberikan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor didampingi Kakanwil Kemenkumham Kaltim Agus Subandriyo.
Adapun Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang mendapatkan predikat Peduli HAM adalah :
- Kabupaten Berau
- Kabupaten Kutai Kartanegara
- Kabupaten Paser
- Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda
Sedangkan untuk predikat Cukup Peduli HAM disematkan kepada Kabupaten Kutai Barat.
Dan untuk Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara yang mendapatkan predikat Peduli HAM tersebut pada tahun 2019 kali ini adalah :
- Kabupaten Bulungan
Sementara penghargaan Penetapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019 diraih oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Sedangkan penetapan Pimpinan Pemerintah Provinsi yang membina sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2019 diraih oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam laporannya Kakanwil menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2020, memang agak berbeda dari biasanya. Pertama, karena kondisi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19, dinilai masih belum cukup kondusif untuk dilakukan pertemuan tatap muka secara langsung, sehingga peringatan ini dilaksanakan secara terbatas, mengikuti protokol kesehatan, baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Kedua, karena menjelang peringatan ini, hampir separuh dari daerah Kabupaten dan Kota, dan di berbagai Provinsi, sedang melaksanakan pesta demokrasi yang sangat penting, yakni melaksakan pemilihan kepala daerah. Ketiga Provinsi Kalimantan Utara karena masih merupakan wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur maka penyerahan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Bulungan juga turut dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur.
Namun demikian, kiranya hal ini tetap tidak mengurangi makna dan kehidmatan, serta pesan-pesan yang disampaikan pada Peringatan hari Hak Asasi Manusia, yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan pada acara di Kementerian Hukum dan HAM.
Selanjutnya Gubernur Prov. Kalimantan Timur dalam sambutannya menyatakan bahwa “ Prestasi yang didapat merupakan kerja sama dari semua pihak yang ada di Kalimantan Timur, ini adalah salah satu bentuk kepedulian Kalimantan Timur terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia, Saya berharap dengan didapatkannya predikat ini menjadi pemacu bagi daerah-daerah lain khususnya di Wilayah Kalimantan Timur agar lebih perduli lagi kepada pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayahnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Kaltim atas kerja sama yang telah dibangun selama ini dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah Kalimantan Timur” jelas Isran Noor sekaligus menutup kegiatan hair ini. (Red Humas Kaltim)
