LOMBOK - Tugas Pemajuan dan Penegakan HAM di Wilayah bukan hanya tugas Kementerian Hukum dan HAM, perlu sinergi serta kolaborasi aktif dari stakeholder terkait khususnya di wilayah. Kanwil Kemenkumham Kaltim sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham RI berupaya dapat bekerja sama dengan baik dengan Provinsi dan seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur, khususnya dalam memenuhi indikator sesuai dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Sebagaimana amanat Perpres 53/2021 Tentang RANHAM tersebut Kanwil Kemenkumham Kaltim turut berpartisipasi aktif sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi RANHAM se-Kabupaten/Kota Kalimantan Timur (16/06). Umi Laili (Kepala Bidang HAM) yang bertindak sebagai narasumber memberikan materi "Evaluasi Pelaporan RANHAM B04 pada Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Timur".
Rakor yang diadakan di Hotel Merumatta Senggigi ini dihadiri oleh seluruh stakeholders terkait pada OPD Provinsi Kalimantan Timur serta perwakilan operator pengumpulan data dukung dari Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur.
Dari hasil evaluasi pada B04 sangat terlihat masih banyak kekurangan dari data dukung yang diunggah oleh Provinsi dan Kab/Kota di Kaltim pada serambi.ksp.go.id yang umumnya data dukung pada setiap aksi tidak lengkap dengan catatan-catatan lain. Serta terdapat kabupaten yang tidak melaporkan seluruh data dukung yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.
Pada akhir paparan Umi Laili menyampaikan harapan yang sangat dalam agar setiap stakeholder dapat merapatkan barisan untuk persiapan B08 dan B12 demi nilai yang maksimal karena melihat evaluasi yang masih terdapat kekurangan pada B04 ini. "Bahwa dalam pelaporan aksi HAM periode demi periode bukan hanya mengejar nilai, tapi terkait bagaimana implementasinya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat" Tutup Umi. (Red. Humas Kumham Kaltimtara OR / RT)
