Bedah Masalah Terkait Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Hadirkan Narasumber Handal

1. cover

Tarakan, 14 Mei 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara sebagai upaya membedah masalah seputar peran dan tantangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini menghadirkan dua narasumber handal yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang keadministrasian PPNS dan penegakan peraturan. Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Santi Mediana Panjaitan

Dalam paparannya narasumber Polda Kaltara memberikan penjelasan terkait Tugas dan fungsi Penyidik Korwas PPNS dalam Pembinaan dan Pengawasan kepada PPNS dalam melaksanakan tugas sekaligus memberikan petunjuk yang diperlukan PPNS baik tahap Wasmatlitrik atau tahap sidik dari Penyidik Korwas PPNS. Tujuannya adalah mencetak PPNS sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing kearah penegakan berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Disamping itu, narasumber menjelaskan tentang strategi kolaborasi antara Polri dan PPNS dalam menjawab tantangan dalam penegakan hukum.

Narasumber pertama yang hadir adalah IPTU Sukirno Adiwibowo dari Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, dalam paparannya narasumber Polda Kaltara memberikan penjelasan terkait Tugas dan fungsi Penyidik Korwas PPNS dalam Pembinaan dan Pengawasan kepada PPNS dalam melaksanakan tugas sekaligus memberikan petunjuk yang diperlukan PPNS baik tahap Wasmatlitrik atau tahap sidik dari Penyidik Korwas PPNS. Tujuannya adalah mencetak PPNS sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing kearah penegakan berdasarkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Disamping itu, narasumber menjelaskan tentang strategi kolaborasi antara Polri dan PPNS dalam menjawab tantangan dalam penegakan hukum.

Narasumber kedua adalah Maria Estheralda dari Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum. Narasumber membagikan pengetahuannya akan sistem yang digunakan oleh Ditjen AHU dalam membantu pengadministrasian PPNS, hal ini sejalan dengan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai pembina administrasi PPNS yang ditunjuk oleh Undang-Undnag (PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP jo PERMENKUMHAM Nomor 5 Tahun 2016).

Acara ini juga diisi dengan sesi tanya jawab interaktif, di mana para peserta dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada para narasumber. Diskusi ini menghasilkan berbagai solusi praktis dan rekomendasi yang diharapkan dapat diterapkan oleh PPNS dalam tugas sehari-hari mereka.

Salah satu peserta, Bapak Arsyad, seorang PPNS dari Satpol PP Provinsi, menyampaikan apresiasinya terhadap acara ini. "Penjelasan dari para narasumber sangat membantu kami dalam memahami tugas dan tanggung jawab sebagai PPNS. Kami mendapatkan banyak wawasan baru yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja kami di lapangan," tukasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur berharap dapat terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi para PPNS, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Acara ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara PPNS dan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum yang lebih baik di wilayah Kalimantan Timur. (Red. Bidang Yankum)

6. berita

6. berita

6. berita\

6. berita

6. berita


Cetak   E-mail