Samarinda, 19 Februari 2019. Rapat koordinasi Penyusunan RKA-KL Tahun 2020, resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltim, Yudi Kurniadi bertempat di Hotel Harris Samarinda. Acara yang berlangsung selama 4 hari (19/02 – 22/02) dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, 20 Kepala UPT wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Kepala Keasistenan Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur.
Kepala Bagian Program dan Humas Kemenkumham Kaltim, Sutrisno, menyampaikan dalam laporannya, bahwa melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun Anggaran 2020 diharapkan efektifitas dan efisiensi dalam hal perencanaan dan penganggaran dapat tercapai optimal, meminimalkan revisi anggaran, mengurangi blokir dan output cadangan serta menghasilkan RKA-K/L Tahun 2020 yang sesuai dengan kebutuhan atau prioritas masing-masing (Unit Pelaksana Teknis) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan yang baik ini, turut mengundang narasumber dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang akan menyampaikan materi terkait dengan WBK dan WBBM yaitu akuntabilitas UPT untuk menuju WBK dan WBBM. Dimana diketahui bersama bahwa tahun 2019 ini, Kanwil Kemenkumham Kaltim mengusulkan 10 UPT untuk mendapatkan predikat sebagai UPT yang bebas dari WBK/WBBM, dengan harapan apa yang akan disampaikan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI dapat menjadi acuan/pegangan bagi UPT yang diusulkan untuk mendapatkan predikat sebagai UPT yang bebas dari WBK/WBBM. (Red. Humas)
Laporan oleh Kepala Bagian Program dan Humas Kemenkumham Kaltim
Sambutan dari Kakanwil Kemenkumham Kaltim.
Pembukaan Rakor penyusunan RKA-KL tahun 2020 oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim.
