Samarinda, 27 Juli 2024 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumham Kaltim) berpartisipasi dalam Pameran Kaltim EXPO 2024 dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pelayanan yang ada di Kanwil Kemenkumham Kaltim. Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah Samarinda dan Tenggarong turut serta berkontribusi dalam pameran yang digelar di Gedung Convention Hall Samarinda sejak 26 Juli - 30 Juli 2024. Hadir mewakili Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan adalah Kepala Bagian Umum, Hanton Hazali dalam pembukaan kegiatan Kaltim EXPO.

Kaltim Expo 2024 merupakan wadah strategis untuk mengenalkan lebih dekat berbagai produk pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga Kanwil Kemenkumham Kaltim tak ketinggalan untuk turut hadir di kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Asisten Sekda Kaltim, HM Syirajuddin, menyampaikan bahwa Kaltim Expo 2024 merupakan pameran yang banyak menghadirkan berbagai layanan yang memberikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Asisten I, Sirajuddin, juga menekankan pentingnya mendorong pelaku usaha dan pemerintah untuk berkolaborasi, termasuk dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim. Ia berharap pameran ini dapat mendorong UMKM di Kaltim untuk terus berkembang dan memiliki daya saing di pasar global.

Selain itu, Kanwil Kemenkumham Kaltim juga menghadirkan berbagai layanan Keimigrasian melalui Kantor Imigrasi Samarinda, kemudian juga memamerkan berbagai hasil karya dari warga binaan pemasyarakatan dari berbagai UPT Pemasyarakatan yang ada di Kota Samarinda dan Tenggarong, seperti , Lapas Samarinda, Lapas Narkotika Samarinda, dan Lapas Perempuan Tenggarong. Berbagai jenis hasil karya yang dipamerkan menarik perhatian pengunjung.

Booth Kanwil Kemenkumham Kaltim juga menyediakan Konsultasi dan Pelayanan Hukum mengenai Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI). Para pengunjung memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan petugas Kanwil Kemenkumham Kaltim di bidang Pelayanan Hukum dan HAM. Konsultasi tersebut membantu masyarakat memahami hak-hak kekayaan intelektual (KI) serta prosedur yang diperlukan untuk melindungi hasil karyanya dan memanfaatkannya secara optimal. Kemudian terkait layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) seperti layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan (PTP) yang menjadi salah satu layanan unggulan Kanwil Kemenkumham Kaltim.

Sesuai dengan arahan Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan, partisipasi Kanwil Kemenkumham Kaltim pada Kaltim Expo 2024 bertujuan memberikan pemahaman dan pencerahan dalam upaya membangun sinergitas antara pemerintahan dengan masyarakat, dengan memberikan diseminasi terhadap layanan-layanan yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Kegiatan Kaltim EXPO 2024 merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan seluruh instansi yang ada di Kalimantan Timur.

Samarinda – Dalam rangka Bimtek Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan dan Proses Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024 bagi para petugas pelaksana Pilkada di Kota Samarinda, Kanwil Kemenkumham Kaltim hadir memenuhi undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, Jumat, (26/07/2024).

Bertempat di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Kepala Bidang Hukum Mia Kusuma Fitriana yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim hadir sebagai Narasumber untuk menyampaikan potensi-potensi pelanggaran administratif bagi para petugas pelaksana Pilkada dan pentingnya untuk berpegang teguh pada tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bersama dengan Kabid Hukum, hadir pula sebagai narasumber yaitu, Jaksa Bidang Intelejen pada Kejaksaan Negeri Samarinda (Ary Sepdiandoko) dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Samarinda (Tumenggung Udayana).

Acara tersebut di buka oleh Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat yang menyampaikan pentingnya Bimtek ini sebagai bekal bagi para petugas agara lebih paham tugas fungsinya serta untuk tetap tegak lurus melaksanakan tugas dengan terbaik, serta memiliki pemahaman yang mendalam agar dapat menghindari potensi pelanggaran yang secara tidak sadar mungkin dilakukan. Ketua KPU Kota Samarinda tersebut mengapresiasi kesediaan Kanwil Kemenkumham, Kejaksaan Negeri dan Bawaslu Kota Samarinda yang menyambut dengan tangan terbuka untuk dapat memberikan pembekalan pengetahuan hukum bagi para peserta Bimtek. (Red.Humas Kumham Kaltimtara)

Samarinda - Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk menuju Kelurahan Sadar Hukum, Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu sebagai bagian dari pembinaan keluarga sadar hukum di Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Karang Anyar pada hari Kamis, (25/07/2024),

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Kepala Seksi Penyuluhan Hukum dan Bantuan Konsultasi Hukum dan JDIH Noerhana Dewi dan Penyuluh Hukum Ahli Madya Eka Juraidah hadir sebagai Narasumber dan dihadiri juga oleh JFU Pelaksana Bantuan Hukum Kanwil Kumham Kaltim.          

Kegiatan tersebut bertempat di ruang pertemuan Kelurahan Air Putih dan Ruang Pelayanan Kelurahan Karang Anyar, kegiatan dilaksanakan dengan penuh antusias oleh semua peserta dari pengurus RT, anggota PKK, tokoh masyarakat, tokoh adat, Babinsa dan Babinkamtibmas serta, perangkat Kelurahan setempat. Baik di Kelurahan Air Putih maupun Karang Anyar kegiatan dibuka oleh Lurah masing-masing, beliau menyampaikan bahwa tujuan  diadakannya kegiatan ini selain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga untuk membentuk kelompok Kadarkum dan diharapkan kelurahan tersebut dapat menjadi Kelurahan Sadar Hukum.

Selain itu kelompok kadarkum ini akan disiapkan mengikuti lomba Kadarkum tingkat Kota Samarinda yang dilaksanakan tahun 2025 dan juaranyanya akan mewakili Kota Samarinda untuk mengikuti Lomba Kadarkum tingkat Provinsi Kaltim Yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Kaltim bekerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2025.

Materi yang disampaikan oleh para narasumber sesuai dengan permintaan dari pihak kelurahan karena banyak kasus di masyarakat yaitu Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT) dan Pembentukan Kadarkum menuju Kelurahan Sadar Hukum. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan Kelurahan air Putih dan Kelurahan Karang Anyar karena dipicu oleh permasalahan ekonomi dan hadirnya orang ketiga, dan permasalahan tersebut sudah dapat diselesaikan oleh pihak Kelurahan beserta perangkatnya, sehingga tidak sampai berujung pada kepolisian. (Red. Humas Kumham Kaltimtara)

Samarinda – Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Santi Mediana Panjaitan menghadiri kegiatan festival budaya internasional bertajuk East Borneo Internasional Folklore Festival (EBIFF) di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (26/07/2024).

Kegiatan yang terpusat di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tersebut dihadiri oleh Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Forkopimda yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, partisipan dari mancanegara dan peserta Nasional dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta serta masyarakat yang ada di Kota Samarinda. 

Kirab Budaya Internasional tersebut menampilkan berbagai macam budaya, termasuk dari ke-6 (enam) negara yang berpartisipasi pada kegiatan EBIFF tersebut yaitu Bulgaria, Mesir, Jepang, Korea Selatan, Polandia, dan Amerika Serikat termasuk Indonesia. 

Kegiatan tersebut juga menampilkan beberapa kesenian tari dari delegasi masing-masing Negara dan partisipan Nasional serta Paguyuban dan Komunitas budaya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dengan melaksanakan Pawai keliling kota Samarinda dan penampilan di halaman depan Kantor Gubernur Kaltim.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Santi menyampaikan bahwasanya kegiatan Kirab Budaya Internasional menjadi wadah promosi dan pelestarian untuk kesenian rakyat.,

“kegiatan ini merupakan ajang seni antarbangsa dan menjadi upaya kita untuk mengapresiasi seni ditampilkan dari daerah termasuk dari mancanegara,” Jelas Santi.

East Borneo Internasional Folklore Festival (EBIFF) tersebut berlangsung dari tangal 25 - 31 Juli 2024, yang dilaksanakan untuk membangun budaya antarbangsa, sekaligus mengenalkan Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara. (Red.Humas Kumham Kaltimtara)

Samarinda - Bertempat di Ruang Rapat Utama, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kutai Barat pada Jumat, 26 Juli 2024.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan, rapat pembahasan dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Mia Kusuma Fitriana yang didampingi Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Kutai Barat. Turut hadir dari Instansi Inisiator Rancangan Peraturan Daerah pada rapat tersebut, yaitu Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang serta Bagian Hukum Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan diawali dengan penyampaian arahan dan sambutan oleh Kepala Bidang Hukum. Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan peraturan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025-2045.

Setelah dilakukan pembahasan rancangan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan hasil harmonisasi yang telah disusun Kanwil Kemenkumham Kaltim terkait analisa, saran, dan masukan pada draft Peraturan yang dibahas, oleh JF Perancang Peraturan Perundang-undangan (Panji, Maria, dan Abdan). Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi penyampaian tanggapan dari perangkat daerah terhadap hasil harmonisasi yang telah dilaksanakan. (red. bid Hukum)