Samarinda. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM secara daring (Senin, 20/02/2023).
Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah (Sofyan), Kepala Divisi Keimigrasian (Santosa), Kepala Bagian Program dan Humas (Munaji) dan seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah di Ruang Rapat Utama.
Membuka kegiatan, Irjen Kemenkumham (Razilu) menegaskan bahwa Zona Integritas pada hakikatnya merupakan miniatur dari penerapan reformasi birokrasi tingkat instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Seluruh kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap menjaga komitmen, semangat, dan tingkatkan progres Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di satuan kerja masing-masing. Jangan lupa menerapkan strategi-strategi yang efektif untuk menunjang keberhasilan satuan kerja yang dipimpin memperoleh predikat WBK/WBBM”, tegas Razilu menyampaikan arahan untuk para Ka. Satker.
Razilu mengingakan kepada seluruh Satker tentang 10 catatan penting KemenpanRB terhadap Pembangunan ZI, yakni pengoptimalan :
- Manajemen Resiko
- Paparan Inovasi
- Penguatan SAKIP
- Komitmen dan Pemahaman
- Paparan ZI dan Bukti Dukung LKE
- Pengelolaan Survei
- Pengelolaan Pengaduan
- Interoperability Sistem TI
- Pembinaan oleh Kanwil
- Dan Progres Perubahan
Untuk itu diharapkan dari kesepuluh catatan penting tersebut dapat dijadikan evaluasi bagi satuan kerja yang belum meraih predikat WBK maupun WBBM.
Setelah pembukaan oleh Irjen, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Tim Itjen terkait petunjuk teknis Pelaksanaan Evaluasi Dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas. (Red. Humas Kumham Kaltimtara / OR)
