SAMARINDA (07/03/2023) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur terima kunjungan koordinasi terkait Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara di ruang rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas dua topik utama terkait rumah sakit di daerah tersebut. Pertama, dibahas kebijakan akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung. Kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan administratif terkait akuntansi pada RSUD Ratu Aji Putri Botung terkelola dengan baik dan transparan.
Selanjutnya, dibahas juga perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit. Dewan Pengawas ini memiliki tugas penting untuk mengawasi kinerja rumah sakit dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terjamin.
Proses pengharmonisasian masih berjalan dan akan diselesaikan sesuai dengan SOP penyelesaiaan permohonan hasil harmonisasi, yaitu 10 hari kerja. Diharapkan dengan adanya pengharmonisasian ini, kebijakan akuntansi dan pengawasan kinerja RSUD Ratu Aji Putri Botung dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terjamin. (red.meel)
