Samarinda, 9 Maret 2023.
Seusai memberikan Sosialisasi Kekayaan Intelektual kepada pelajar SMP dan SMA di aula SMP Negeri 4 Samarinda, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Fajar B.S. Lase melanjutkan kunjungannya ke Kantor Wilayah Kalimantan Timur untuk memberikan penguatan dan pengarahan di Jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltim. Penguatan ini mengambil tema Pembinaan Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja, dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Hadir secara langsung pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Sofyan bersama jajaran pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkumham Kaltim, seluruh Ka.UPT Kaltim dan Kaltara dan anggota pokja WBK/WBBM di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim baik melalui zoom maupun secara langsung.
Penguatan dibuka dengan laporan pelaksanaan sekaligus memberikan sambutan oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Sofyan yang menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan bapak Fajar Lase ke Kanwil Kemenkumham Kaltim untuk memberikan arahan dan petunjuk terkait Reformasi Birokrasi dalam Pencapaian Target Kinerja Dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.
"Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Staf Khusus yang telah mengunjungi kanwil Kemenkumham Kaltim untuk memberikan penguatan, Saya berharap rekan-rekan jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltim dapat mengikuti seluruh arahan dan masukan yang disampaikan oleh bapak Staf Khusus, sehingga kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan yang diberikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital Fajar B.S Lase. Beliau membuka paparan dengan mengulas mengenai korelasi antara visi misi presiden dan target kinerja berbagai unit kerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM.
Kemudian melanjutkan paparan nya dengan menjelaskan tiga sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 - 2024.
"Terdapat tiga sasaran yang harus dapat dipenuhi, pertama Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator indeks perilaku anti korupsi, Nilai Sakip dan opini BPK, kedua Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN, serta terakhir Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik yang terdiri dari Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi Pengaduan dan Inovasi." jelasnya.
Beliau juga menyampaikan catatan yang harus dipahami dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang akhirnya bermuara pada pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023.
"Reformasi Birokrasi masih banyak yang menganggap bersifat proyek/formalitas dan pemenuhan administratif saja, lalu reformasi birokrasi tidak memiliki fokus dan locus prioritas, reformasi birokrasi berdampak langsung pada tujuan pembangunan nasional dan Kolaborasi yang memiliki irisan dengan RB belum terbangun dengan baik." jelasnya.
Terakhir beliau berharap pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 ini bukan hanya didasarkan karena kewajiban administratif saja.
"Jadikan momen Reformasi Birokrasi ini sebagai media perubahan yang nyata bukan hanya sebatas formalitas, harus ada SOP yang jelas terutama terkait dengan pelayanan dan tidak adanya korupsi dalam bentuk apapun, maka apapun perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan untuk satuan kerja namun perubahan kemajuan bagi pembangunan nasional." pungkasnya.
Red Humas Kumham Kaltim/MP
