Program Kabupaten/Kota Peduli HAM bukanlah sebuah kontesasi, KKPHAM merupakan Program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban Hak Asasi Manusianya.
Kanwil Kemenkumham Kaltim melalui Bidang HAM terus berupaya meningkatkan capaian Kab/Kota Peduli HAM terkhusus di Wilayah Kaltim-tara dengan melakukan pendampingan dalam pengisian data dukung Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2023.
Rapat yang diselenggarakan di Ruang Wakil Kantor Bupati Tana Tidung ini dibuka secara resmi oleh Buntar Arif Pratomo (Kepala Bagian Hukum) dimoderatori oleh Ewa Kurniawan (Analis Hukum Setda KTT) dengan narasumber dari Kanwil Hukum dan HAM Kaltim Favourita Sirait (Kasubbid Pemajuan HAM) dan Eka Juraidah (Penyuluh Hukum Madya).
Kegiatan diawali dengan menginventarisasi kendala dan permasalahan Kab. Tana Tidung dalam memenuhi indikator penilaian peduli HAM sebagaimana Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Sesi dilanjutkan dengan diskusi oleh Tim Pemeriksa data dukung dari Kanwil Favourita Sirait (Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM) dan Silvia Indah (Pelaksana Pemajuan HAM) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten KTT serta seluruh peserta kegiatan yang merupakan pelaksana pengumpulan data dukung. Diskusi berjalan secara serius namun santai, terlihat seluruh peserta sangat antusias dalam rangka pemeriksaan form data dukung pelaporan.
“Untuk mengimplementasikan P5HAM di Wilayah, Bagian Hukum memerlukan adanya sinergitas dan kolaborasi oleh semua pemangku kepentingan terkait lainnya, baik itu Organisasi Perangkat Daerah maupun BUMN yang terkait, guna memenuhi data dukung,” lebih lanjut tutup Favourita.
