Bali, 14 Maret 2023
Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja, optimalisasi , serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan Target Kinerja Tahun 2023, Direktorat Jenederal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Rakor Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Sakala Resort Bali ini, diikuti oleh para Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia, jajaran Pejabat di bidang Administrasi Hukum Umum di Wilayah serta perwakilan pelaksanan Kehumasan di Wilayah. Turut hadir secara langsung dalam kegiatan ini dari Kanwil Kemenkumham Kaltim yaitu Kadiv YankumHAM (Dulyono), Kabid Pelayanan Hukum (Santi Mediana P) serta Kasubbid AHU (Yarnawati).
Kegiatan dibuka dengan sambutan Kakanwil Bali (Anggiat Napitupulu) yang menyampaikan ucapan selamat datang dan juga terima kasih kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di wilayah Provinsi Bali dan berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Kegiatan dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara kegiatan yang disampaikan oleh Sesditjen AHU (Mohamad Aliamsyah). Dalam laporannya Aliamsyah menyampaikan bahwa 116 Target Kinerja Ditjen AHU telah disepakati di awal tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat Wilayah. Aliamsyah juga menjelaskan bahwa Kegiatan ini diikuti sebanyak 262 orang peserta dengan rincian 165 orang dari 33 Kantor Wilayah, 79 orang dari Pusat dengan Narasumber Dirjen AHU, PPATK, Pimti Pratama Ditjen AHU. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari (14-17 Maret 2023).
Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 di buka secara resmi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Cahyo Rahadian Muhzar). Diawal sambutannya Dirjen AHU menyampaikan apresiasinya kepada kepada Jajaran Kantor Wilayah di Seluruh Indonesia atas capaian pemenuhan target kinerja di tahun 2022 meskipun dalam masa pandemi Covid-19. Cahyo juga mengingatkan tentang pentingnya Pembagian tanggung jawab dalam mengisi tugas dan fungsi di daerah sehingga Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik di jajaran.
Di kesempatan yang sama Cahyo turut menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk menjadi anggota FATF di bulan Juni 2023 mendatang, untuk itu Kemenkumham perlu melakukan rencana aksi di bidang Beneficial Ownership dan Pengawasan Notaris. Action Plan tersebut harus mendapatkan Approve dari FATF dalam menjamin keberlangsungan bisnis di Indonesia. Hal yang menjadi urgensi Indonesia wajib menjadi anggota FATF adalah guna meningkatkan Investasi dan sebagai bentuk Partisipasi dalam global community.
Diakhir sambutannya Cahyo berharap agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga target kinerja di tahun 2023 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemberian layanan AHU kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Red Humas Kumham Kaltim/MP
