SAMARINDA - Didampingi para Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Sofyan melakukan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi disaksikan secara virtual oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kamis (16/03/2023). Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kegiatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham tersebut merupakan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pelayanan yang bersih tanpa adanya korupsi, pungli, dan gratifikasi.
“Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 wujud kesungguhan dan keseriusan kita bersama atas atensi Bapak Presiden Jokowi terkait kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024” ujar Yasonna dalam sambutannya, bertempat di Graha Pengayoman, Jakarta.
Yasonna menjelaskan dalam Stranas PK tahun 2023-2024 terdapat 3 (tiga) fokus antara lain masalah perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan menyangkut masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Yasonna berharap seluruh jajaran Kemenkumham dapat mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.
“Tunjukanlah keseriusan kita bersama sehingga pada akhirnya kita dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional.” Tegas Yasonna.
Dalam laporan penyelenggaranya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Permenkumham No. 58/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham, SK bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 menjadi rujukan pelaksanaan Penandatanganan komitmen pelaksanaan aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024.
Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat mewujudkan Kemenkumham yang Semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).
Turut melakukan penandatanganan diaula Kanwil Kalimantan Timur Kepala Divisi Administrasi Itun Wardatul Hamro, Kepala Divisi Pemasyarakatan Jumadi, Kepala Divisi Keimigrasian Santosa, dan mengikuti secara virtual Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono. (Red. Humas Kumham Kaltim/Y)
