Nusa dua,16 Maret 2023
Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksaan dan Evaluasi Target Kinerja (Tarja) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah Tahun 2023 memasuki hari terakhir.
Di hari terakhir ini kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan pemaparan materi Internalisasi SRA (Sectoral Risk Assessment) Notaris dalam Memitigasi Risiko Pengguna Jasa dalam Penerapan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) dilanjutkan dengan penutupan yang disampaikan oleh Direktur Pidana, Slamet Prihantara. Hadir secara langsung dalam kegiatan ini Kepala Divisi YankumHAM Kaltim(Dulyono), Kabid Pelayanan Hukum(Santi Mediana P) dan Kasubbid AHU (Yarnawati).
Pemaparan pertama disampaikan oleh Narasumber dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lain dan Profesi, M. Shalehuddin Akbar.
Dilanjutkan dengan pemaparan kedua yang disampaikan oleh Haryono B. Pamungkas, Koordinator Kelompok Substansi Registrasi dan Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor dengan paparannya Pelaporan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) dan Perlindungan Hukum dan Bagi Notaris
Sesuai pemaparan dari para pemateri kegiatan ditutup langsung oleh Direktur Pidana, Slamet Prihantara. Ia berpesan agar semua ilmu yang di dapat selama mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja ini dapat segera diimplementasikan di kantor wilayah masing-masing.
Adapun target kinerja tersebut meliputi PPNS, penyebaran informasi, PMPJ (Prinsip Mengenai Pengguna Jasa), Notaris, Partai Politik dan Kewarganegaraan.
Serta Rencana Aksi (Renaksi) di bidang Beneficial Ownership dan Pengawasan Notaris yang berkaitan dengan urgensi Indonesia menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force)
"Lakukan koordinasi, baik eksternal maupun internal dan jalin kerjasama dengan para stakeholder. Informasi terus kita bangun saling bersinergi sehingga akan menjadi kolaborasi yang baik dan kuat", ucap Slamet Prihantara.
Kadiv YankumHam Kalimantan Timur menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan rakor yang telah dilaksanakan merupakan upaya dari Ditjen AHU dalam rangka mengoptimalisasi kualitas pelaksanaan tarja di tahun 2023 ini. Kanwil Kemenkumham Kaltim siap melaksanakan segala arahan yang disampaikan sehingga resolusi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.
