SAMARINDA - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (Dulyono) mengikuti rapat inventarisasi permasalahan terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Sub Wilayah Pengembangan 1C secara virtual. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Tepian 1 Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.
Rapat ini merupakan langkah awal dalam proses pembentukan tim kajian keberatan terhadap pengadaan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sub Wilayah Pengembangan 1C. Kehadiran Kadivyankumham Dulyono dalam rapat ini sangat penting mengingat peran kementerian dalam pemantauan aspek hukum dan hak asasi manusia terkait pembangunan infrastruktur tersebut.
Meskipun berada di lokasi yang berbeda, Kadivyankumham dapat hadir dalam rapat melalui platform Zoom dari ruang kerjanya. Kehadiran secara virtual ini sebagai bentuk responsifitas Kemenkumham Kalimantan Timur dalam mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur di IKN. Dengan cara ini, permasalahan dan keberatan terkait pengadaan tanah dapat diidentifikasi dengan lebih baik, sehingga langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul.
Rapat inventarisasi permasalahan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam proses pengadaan tanah untuk IKN. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, diharapkan pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Hal ini akan berdampak positif pada percepatan pembangunan IKN, yang menjadi salah satu proyek strategis untuk masa depan Indonesia.
