Kab. Berau. Dampak menurunnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Hukum dan HAM membuat Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur turun ke lapangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah. Memasuki area kerja Kabupaten Berau, Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim yang di wakilkan oleh staf pada Subbagian Program dan Pelaporan serta Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan TI mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb. (Rabu, 20/09/2023).
Dalam kunjungannya ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melakukan pendampingan pengecekan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Tahun 2023 pada periode B.03, B.06, dan B.09, penyusunan lembar kerja evaluasi SAKIP, serta penyusunan manajemen resiko. Tim Kanwil Kaltim berpesan kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, apabila terdapat kendala dalam pemenuhan data dukung RKT RB, penyusunan lembar kerja evaluasi SAKIP, serta penyusunan manajemnen resiko, pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb yang bertanggung jawab pada tugas tersebut dapat berkoordinasi langsung dengan Tim dari Kanwil Kaltim melalui Bagian Program dan Humas.
Setelah melakukan pendampingan kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb, Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim menyampaikan kepada jajaran Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb untuk segera menjalankan program serta pengumpulan daduk periode B.09 sebelum batas penutupan di akhir September.
Pada tahun 2023 ini, hasil rata-rata pencapaian pemenuhan seluruh satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Kaltim masih di bawah rata-rata, sehingga Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim akan melakukan monitoring serta menggenjot UPT untuk melakukan pemenuhan data dukung RKT RB tahun 2023. Dengan adanya monitoring dan evaluasi tersebut, diharapkan seluruh UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim dapat memenuhi tanggung jawab dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. (Red. Humas Kanwil Kaltim/R2S)
