Bali, 20 September 2023 - Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Sofyan, hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Badan Strategis Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Tahun 2023. Acara ini berlangsung mulai Rabu hingga Jumat, 20-22 September 2023, di The Trans Resort Bali, Kabupaten Badung, Bali, dengan tema "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia."
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Reynhard Silitonga, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, Y Ambeg Paramarta, Staf ahli menteri Reformasi Birokrasi, Asep Kurniawan, dan Pimti Pratama dari BSK Kemenkumham. Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh 101 peserta yang terdiri dari para Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang HAM, dan Kasubbid P3HAM.turut hadir dalam kegiatan ini Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim (Umi Laili) dan Kasubbid P3HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim (Sumarno)
Rapat dimulai dengan laporan Sekretaris BSK, Jonny Pesta Simamora, yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari Rakornis BSK Kumham adalah untuk mendapatkan masukan dan saran mengenai tugas dan fungsi BSK Kumham yang telah didelegasikan ke wilayah. Dalam rangka ini, BSK Kumham berupaya mengidentifikasi, merumuskan, dan mengusulkan struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran di wilayah.
Kakanwil Kemenkumham Kaltim Bali selaku tuan rumah, Anggiat Napitupulu, memberikan sambutan selamat datang, mengucapkan terima kasih kepada BSK Kemenkumham yang telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Dia juga menyampaikan harapannya bahwa melalui kegiatan ini, tugas dan fungsi BSK di setiap Kantor Wilayah dapat terlaksana dengan baik.
Selanjutnya arahan Plh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Reynhard Silitonga, Plh Sekjen menjelaskan bahwa Salah satu isu utama yang dibahas dalam Rakornis BSK Kumham adalah "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM." Diskusi ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan yang akan diimplementasikan pada tahun 2024
Reynhard juga menyampaikan terkait perubahan Renstra yang berdampak pada Informasi Kinerja di BSK dan 33 Kantor Wilayah. ia menjelaskan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator kinerja Kepala BSK Hukum dan HAM, yang merupakan bagian dari penilaian Indeks RB Kemenkumham. Plh Sekjen juga membahas konsep indikator kinerja pada Renstra 2023-2024 Badan Strategi Kebijakan.
Selain itu, dalam sambutannya, Plh Sekjen membahas evaluasi kinerja Kemenkumham, termasuk capaian realisasi anggaran, IKPA, dan RKT RB. Dia berharap bahwa melalui kegiatan ini, capaian kinerja tersebut dapat meningkat. Plh Sekjen secara resmi membuka kegiatan ini dengan mengajak semua peserta untuk bekerja sama demi mencapai target kinerja yang baik.
Kegiatan ini diharapkan akan memperkuat sinergi dan pemahaman yang sama dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah.
“Mari bersatu dalam kerja untuk organisasi tercinta ini, dan ikuti kegiatan ini dengan baik agar target-target kinerja dapat tercapai dengan sukses.” Tutup Plh.Sekjen Kemenkumham sekaligus secara resmi membuka rangkaian kegiatan.
