Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur selaku Pusat JDIHN dari Badan Pembinaan Hukum Nasional di masing-masing wilayah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Hukum di Kabupaten Berau pada hari Kamis, 21 September 2023. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (Mia Kusuma Fitriana) mendampingi Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan monev kali ini.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur merupakan instansi vertikal di bidang hukum sebagai pusat layanan hukum daerah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum serta bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah provinsi Kalimantan Timur.
Tim Monitoring dan Evaluasi JDIH berkunjung ke JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Berau dan diterima oleh Kepala Subbidang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Berau. Pada pertemuan ini, dibahas sejumlah hal terkait JDIH Kabupaten Berau termasuk pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIHN yang meliputi Organisasi, Sumber Daya Manusia, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Tekonologi Informasi dan Komunikasi di Bagian Hukum Setda Berau.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi JDIH juga dilaksanakan ke JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Berau untuk dilakukan Pendataan dan Pengelolaan JDIH. Tim Monitoring dan Evaluasi JDIH diterima dengan baik oleh Anggota JDIH Setwan Berau. Dalam Evaluasi JDIH di Sekretariat DPRD, terungkap bahwa belum ada penginputan produk hukum ke website JDIH dikarenakan kurangnya Sumber Daya manusia dan sarana prasarana pendukung yang memadai.
Tim Monitoring dan Evaluasi JDIH menyampaikan kepada JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Berau dan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Berau bahwa akan ada penilaian Pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur pada Bulan Desember Tahun 2023 ini. Pada kesempatan kali ini juga disampaikan bahwa adanya perubahan pengisian form penilaian JDIH dari Biro Hukum yang berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Sehingga dari pertemuan ini diharapkan JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Berau dan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dapat meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH agar mendapatkan nilai yang tinggi pada penilaian akhir nanti.
