Samarinda – Penyampaian Laporan hasil Reses/Aspirasi Masyarakat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah berlangsung di Rapat Paripurna Ke-37 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin, (02/10/2023).
Kegiatan yang bertempat di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur tersebut dihadiri secara langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Munaji) yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim (Dr. Gun Gun Gunawan), selain itu juga kegiatan tersebut di hadiri langsung oleh Forkopimda dan Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
Adapun agenda dalam rapat tersebut yaitu :
- Penyampaian laporan Hasil Reses/Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang II Tahun 2023;
- Penyerahan laporan Hasil Reses/Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Gubernur Kalimantan Timur terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur Atas Nota Penjelasan Ranperda Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.;
- Penetapan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur oleh Komisi atau Gabungan Komisi atau Pansus Terhadap Ranperda Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
Rapat Paripurna Ke-37 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji yang menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya Rapat Paripurna tersebut yaitu untuk mendengarkan penyampaian laporan Hasil Reses/Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang II Tahun 2023 dan dilanjutkan penyerahan laporan Hasil Reses/Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timu. (Red.Humas Kumham Kaltimtara / Supriyadi)
