Samarinda – Sebagai upaya memastikan keselarasan antara Regulasi Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Berau pada Rabu, 21 Februari 2024 secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Wilayah.
Rapat pembahasan ini diikuti secara virtual oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono, Kasubbid FPPHD Zainut Taqwim, dan jajaran JF Perancang Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur zonasi Kabupaten Berau. Kegiatan ini turut pula dihadiri oleh Perwakilan BPKAD, DPMK dan Bagian Hukum Kabupaten Berau secara virtual.
Pada rapat harmonisasi ini, dilaksanakan pembahasan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati, yakni:
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2024; dan
- Rancangan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan diawali dengan sambutan dan arahan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Dulyono dilanjutkan pembahasan rancangan yang dimoderatori oleh Kasubbid FPPHD Zainut Taqwim. Pada pelaksanaan rapat, disampaikan pemaparan hasil harmonisasi yang telah disusun Kanwil Kemenkumham Kaltim terkait saran-saran maupun masukan yang disampaikan oleh JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Tya, Siska, Panji dan Edy) secara bergantian.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi yang berisi penyampaian tanggapan dari masing-masing perangkat daerah mengenai Raperbup yang dibahas sehingga dapat menyempurnakan Draft Rancangan tersebut. Rapat harmonisasi ini diharapkan dapat membawa hasil yang konstruktif, sehingga Raperda yang akan disahkan nantinya tidak hanya memenuhi aspek legal formal, namun juga membawa dampak positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Berau. (Red. Bid. Hukum)
