Balikpapan, 02 Mei 2024, bertempat di ruang pertemuan Meranti Jatra Hotel lantai 8, Pemerintah Derah Kota Bontang – melalui Bagian Hukum melaksanakan Bimtek Persiapan Aksi HAM Dan Pengumpulan Data Dukung serta Pendampingan Kabupaten /Kota Peduli HAM Tahun 2024. Bimtek dilaksanakan mulai tanggal 2 s/d 3 Mei 2024, bertujuan untuk memberikan informasi pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM dan pemahaman tentang penilaian kabupaten/kota peduli HAM serta untuk menjaga sinergi dan kerja sama antara pemerintah daerah/kota serta meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM dengan Kemenkumham.
Pada sesi kedua pada kegiatan tersebut, hadir sebagai narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Favourita Sirait), dengan moderator Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (Kurniawan), dan melibatkan peserta dari unsur terkait OPD Setda Pemerintah Daerah Kota Bontang.
Sasaran RANHAM 2021-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 terdapat 6 aksi, berfokus pada perlindungan penghormatan dan pemajuan HAM pada kelompok rentan yang meliputi perlindungan terhadap hak-hak perempuan,anak, kelompok disabilitas dan masyarakat adat.
Dalam kegiatan tersebut, penekanan terhadap persiapan pemenuhan data dukung pelaporan pada setiap aksi RANHAM pada masa pelaporan B04, B08, dan B12 tahun 2024 terkhusus pada masa pelaporan B04/2024, serta bagaimana menyiasati pelaksanaan kegiatan pada setiap aksi yang menggunakan anggaran tetapi tidak tersedia anggaran untuk aksi-aksi tersebut.
Kemudian dilanjutkan dengan audiensi terhadap pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), yang dipandu/didampingi oleh Favourita Sirait, yang terlebih daluhulu menyampaikan hasil verifikasi terhadap pelaporan KKP HAM Kota Bontang yang sudah disampaikan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim. Sebahagian sudah mendapatkan perbaikan terhadap hasil verifikasi dari unsur terkait, dan sebahagian lagi masih dalam tahap perbaikan.
Disampaikan juga bahwa implementasi RANHAM dengan KKP HAM sangat erat kaitannya dalam rangka pembangunan kehidupan manusia seutuhnya. Sehingga untuk mencapai hasil maksimal KKP HAM meraih Kota Peduli HAM, sumbangan nilai RANHAM pada setiap pelaporan sangat dibutuhkan. (Rita-Subbid. P. HAM)
