Balikpapan - Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan melalui Kepala Bidang HAM Umi Laili, didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Hary Prabowo serta Staf Pemajuan HAM dan Penyuluh Hukum Madya Eka Juraidah, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Pilkada bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kota Balikpapan. Kamis (21/11/2024).

Kunjungan diterima oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Balikpapan Hamrin dan Tim kerja. Umi Laili sebagai koordinator tim menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham bersinergi melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan tugas baru,  dilaksanakan guna mengawal pemenuhan atas hak-hak politik masyarakat Kaltim, dan memastikan jalannya Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)  dan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Adapun maksud tujuan koordinasi  ini  agar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut serta dalam memantau pelaksanaan Pilkada guna memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia, mendorong partisipasi Masyarakat dalam penggunaan hak suaranya. “Selain itu, ini merupakan upaya dalam menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga lainnya, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ucap Umi.

Sementara itu, Hamrim menjelaskan berbagai kendala dan tantangan dalam melakukan pengawas terhadap jalannya Pemilu sangat kompleks, termasuk adanya fakta money politik yang sulit di tangani. “Sulit bagi kami ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat ekonomi lemah, dan terlanjur menerima dana politik, karena pada dasarnya pemberi dan penerima dapat dipidana” ujar Hamrim.

Lebih lanjut, Pihak Bawaslu dan Kanwil sepakat bahwa Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal,  serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih, merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan  International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), bahwa setiap negara yang telah mengesahkan Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) wajib melaksanakan dan memenuhi Hak Sipil dan Politik masyakat secara universal sebagaimana yang tercantum pada Kovenan.

Di akhir diskusi, Hamrin dan tim anggota Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kaltim, Bawaslu secara meyakinkan telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, memantau jalannya pemilu yang transparan dan berintegritas. Termasuk secara merata melakukan  sosialisasi pencegahan terjadinya praktik politik uang dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian. (Red Bid HAM)

Balikpapan - Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 27 November 2024 mendatang, dalam rangka mengawal pemenuhan atas hak-hak tersebut serta sebagai bahan pelaporan dalam sidang ICCPR, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan melalui Kepala Bidang HAM Umi Laili, didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Hary Prabowo beserta Penyuluh Hukum Madya Eka Juraidah beserta Tim Bidang HAM, melaksanakan koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan di Ruang Rapat KPU Kota Balikpapan, Rabu, 20 November 2024.

Umi Laili menjelaskan bahwa hal ini merupakan amanah yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang bertujuan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut serta dalam pemantauan pelaksanaan Pilkada guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia, mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak suaranya, serta menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga lainnya. Kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.,” ujar Umi Laili.

Anggota KPU Kota Balikpapan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Suhardi menerima secara langsung kunjungan dari tim Kanwil Kemenkumham Kaltim. “Terima kasih karena Tim dari Kanwil sudah berkunjung secara langsung ke KPU Balikpapan, sejauh ini KPU Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal diantaranya memastikan data pemilih yang akurat, baik itu kelompok rentan seperti lansia yang renta maupun orang sakit maka petugas TPS akan datang ke rumah pemilih atau ke rumah sakit (TPS Mobile) sedangkan pemilih disabilitas disediakan bilik pencoblosan tersendiri,” ujarnya.

Dari pertemuan ini, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah berharap terjalin kerjasama yang solid antara Kanwil Kemenkumham Kaltim dan KPU Balikpapan, yang nantinya akan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak, dengan harapan dapat berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (red. Bid HAM)

Jakarta, 20 November 2024 – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Pengelolaan Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Acara yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 19 hingga 23 November 2024, dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat di bawah Ditjen KI. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Santi Mediana Panjaitan, Kepala Sub Bidang Favourita Sirait, dan jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

Pembukaan acara diawali dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen KI, Andrieansjah. Dalam laporannya, ia menyampaikan harapan agar rapat ini dapat menjadi momentum peningkatan tata kelola keuangan Ditjen KI yang lebih transparan dan akuntabel.

Dirjen KI, Razilu, secara resmi membuka rapat koordinasi ini. Dalam sambutannya, Razilu memperkenalkan jargon baru Ditjen KI, yaitu DJKI Keren—singkatan dari Kompeten, Enerjik, Responsif, Empati, dan Nasional. Ia menekankan pentingnya semangat baru ini dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik terkait Kekayaan Intelektual (KI).

Razilu juga menegaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi Tahun Hak Cipta, dengan target pencatatan sebanyak 300.000 Hak Cipta. Untuk mendukung pencapaian ini, ia akan menggandeng Penyuluh Hukum sebagai RuKI (Ruang Kekayaan Intelektual) yang berperan sebagai agen penyebar informasi tentang pentingnya Hak Cipta. Selain itu, ia mengapresiasi kinerja seluruh Kantor Wilayah yang telah memanfaatkan anggaran secara efektif demi memaksimalkan pelindungan KI di daerah masing-masing.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi pisah sambut pimpinan tinggi pratama Sekretaris Ditjen KI. Jabatan tersebut kini resmi berpindah dari Anggoro Dasananto kepada Andrieansjah. Penyerahan memo jabatan menjadi simbol transfer tugas dalam suasana penuh kehangatan dan penghormatan.

Sebagai agenda utama, paparan narasumber dari Direktorat PNBP membahas Optimalisasi Pengelolaan PNBP, diikuti oleh pemaparan dari Biro Keuangan mengenai Pengelolaan Keuangan di Masa Transisi Perubahan Organisasi. Acara ditutup dengan penyampaian Overview capaian realisasi PNBP Ditjen KI serta hasil monitoring pengelolaan PNBP di seluruh Kantor Wilayah.

Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarunit dalam mengelola anggaran secara optimal, sekaligus mempersiapkan Ditjen KI menyongsong target besar di tahun mendatang. (red Bid Yankum)

Samarinda. Rangkaian pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 telah memasuki tahap SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Dimulai hari ini sampai dengan 5 hari ke depan, tahap SKB kali ini adalah Tes Kesehatan dan Tes Psikotes (Rabu, 20 November 2024).

Pada tes kesehatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan menginstruksikan kepada para panitia pelaksana untuk menjaga ketertiban tes, dan tetap membina hubungan yang baik dengan mitra Rumah Sakit.

Bertempat di RS Tentara Tk. IV kota Samarinda, pelaksanaan tes kesehatan dibagi menjadi 2 sesi, yakni pukul 07.30 dan 12.30. Sebanyak 177 CPNS hari ini merupakan para pejuang NIP wanita yang mengambil formasi lulusan SLTA dan Non SLTA.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Idris, memantau jalannya pelaksanaan tes kesehatan. Pada tahap ini, tes kesehatan meliputi pengamatan fisik dan tinggi badan, pengambilan darah dan rontgen thorax.

Kadivmin Idris menghimbau kepada para peserta untuk tetap menjaga kesehatan, dan mengikuti prosedur SKB sampai dengan tahap akhir.

“Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa terus memantau pengumuman untuk mengetahui tahap-tahap selanjutnya”, ujar Idris.

Menyambung amanah dari Kakanwil Gun Gun Gunawan, Kadivmin Idris turut menegaskan kepada para peserta, bahwa seleksi CPNS tidak dipungut biaya. Apabila ada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan, kami memastikan bahwa hal itu tidak benar.

“Kami juga menindak tegas calo-calo yang menjanjikan kelulusan. Untuk itu setiap sesinya, kami melakukan verifikasi identitas di awal”, tegas Idris.

Selanjutnya para peserta akan menghadapi tahap psikotes pada hari berikutnya di Bapelkes Provinsi Kaltim. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dan mengakses tautan https://casn.kemenkumham.go.id .(Red. Humas Kumham Kaltimtara)

Balikpapan - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur melaksanakan monitoring & evaluasi (monev) terhadap pengimplementasian Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di daerah, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur saat ini melalui Bidang HAM melakukan monev pelaksanaan pelaporan Aksi HAM BO8 menuju Pelaksanaan pelaporan B12 di Pemerintah Kota Balikpapan pada Rabu (20/11/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan melalui Kepala Bidang HAM Umi Laili, didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Hary Prabowo serta Staf Pemajuan HAM memimpin jalannya kegiatan Monev Aksi HAM yang dilakukan oleh tim Monev Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur di Ruang Rapat Bidang Hukum Kantor Pemerintah Kota Balikpapan.

Umi Laili menjelaskan bahwa hal ini merupakan amanah yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021 – 2025.

“Pemerintah Pusat secara konsisten menghimbau Pemerintah Daerah  secara keseluruhan mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Daerahnya,” ujar Umi Laili.

“Kegiatan ini merupakan upaya  Kanwil Kemenkumham Kaltim selalu siap serta tetap mendorong dan mendampingi pemerintah kabupaten /kota dalam rangka persiapan pelaporan Aksi HAM B12” sambungnya.

Kepala Bagian Hukum  Pemkot Balikpapan Elisabeth menerima secara langsung kunjungan dari tim Kanwil.

“Terima kasih karena Tim dari Kanwil sudah berkunjung secara langsung ke Pemkot Balikpapan, sejauh ini Pemkot sudah melaksanakan dengan sangat maksimal dalam pelaksanaan aksi HAM, namun ada beberapa kendala dalam pemenuhan data dukung terkait pelaporan aksi ,” ujarnya.

Lebih lanjut dari Staf Bagian Hukum lainnya, Chandra menambahkan bahwa rapat saat ini dihadiri oleh beberapa  operator masing-masing OPD. “Oleh karena kedepannya kami berharap kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur  agar dapat dilakukan pembinaan agar pelaporan aksi HAM bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Penutupnya, Umi Laili memberikan support dan apresiasi bagi Pemerintah Kota Balikpapan karena telah mendapatkan nilai yang maksimal dalam capian aksi HAM dan agar dapat mempertahankan capaian tersebut dalam capaian aksi HAM B12 berikutnya. (red. Bid Hukum)