Samarinda. Rangkaian pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 telah memasuki tahap SKB (Seleksi Kompetensi Bidang). Dimulai hari ini sampai dengan 5 hari ke depan, tahap SKB kali ini adalah Tes Kesehatan dan Tes Psikotes (Rabu, 20 November 2024).

Pada tes kesehatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan menginstruksikan kepada para panitia pelaksana untuk menjaga ketertiban tes, dan tetap membina hubungan yang baik dengan mitra Rumah Sakit.

Bertempat di RS Tentara Tk. IV kota Samarinda, pelaksanaan tes kesehatan dibagi menjadi 2 sesi, yakni pukul 07.30 dan 12.30. Sebanyak 177 CPNS hari ini merupakan para pejuang NIP wanita yang mengambil formasi lulusan SLTA dan Non SLTA.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Idris, memantau jalannya pelaksanaan tes kesehatan. Pada tahap ini, tes kesehatan meliputi pengamatan fisik dan tinggi badan, pengambilan darah dan rontgen thorax.

Kadivmin Idris menghimbau kepada para peserta untuk tetap menjaga kesehatan, dan mengikuti prosedur SKB sampai dengan tahap akhir.

“Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa terus memantau pengumuman untuk mengetahui tahap-tahap selanjutnya”, ujar Idris.

Menyambung amanah dari Kakanwil Gun Gun Gunawan, Kadivmin Idris turut menegaskan kepada para peserta, bahwa seleksi CPNS tidak dipungut biaya. Apabila ada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan, kami memastikan bahwa hal itu tidak benar.

“Kami juga menindak tegas calo-calo yang menjanjikan kelulusan. Untuk itu setiap sesinya, kami melakukan verifikasi identitas di awal”, tegas Idris.

Selanjutnya para peserta akan menghadapi tahap psikotes pada hari berikutnya di Bapelkes Provinsi Kaltim. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dan mengakses tautan https://casn.kemenkumham.go.id .(Red. Humas Kumham Kaltimtara)

Balikpapan - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur melaksanakan monitoring & evaluasi (monev) terhadap pengimplementasian Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di daerah, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur saat ini melalui Bidang HAM melakukan monev pelaksanaan pelaporan Aksi HAM BO8 menuju Pelaksanaan pelaporan B12 di Pemerintah Kota Balikpapan pada Rabu (20/11/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan melalui Kepala Bidang HAM Umi Laili, didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Hary Prabowo serta Staf Pemajuan HAM memimpin jalannya kegiatan Monev Aksi HAM yang dilakukan oleh tim Monev Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur di Ruang Rapat Bidang Hukum Kantor Pemerintah Kota Balikpapan.

Umi Laili menjelaskan bahwa hal ini merupakan amanah yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021 – 2025.

“Pemerintah Pusat secara konsisten menghimbau Pemerintah Daerah  secara keseluruhan mengimplementasikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Daerahnya,” ujar Umi Laili.

“Kegiatan ini merupakan upaya  Kanwil Kemenkumham Kaltim selalu siap serta tetap mendorong dan mendampingi pemerintah kabupaten /kota dalam rangka persiapan pelaporan Aksi HAM B12” sambungnya.

Kepala Bagian Hukum  Pemkot Balikpapan Elisabeth menerima secara langsung kunjungan dari tim Kanwil.

“Terima kasih karena Tim dari Kanwil sudah berkunjung secara langsung ke Pemkot Balikpapan, sejauh ini Pemkot sudah melaksanakan dengan sangat maksimal dalam pelaksanaan aksi HAM, namun ada beberapa kendala dalam pemenuhan data dukung terkait pelaporan aksi ,” ujarnya.

Lebih lanjut dari Staf Bagian Hukum lainnya, Chandra menambahkan bahwa rapat saat ini dihadiri oleh beberapa  operator masing-masing OPD. “Oleh karena kedepannya kami berharap kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur  agar dapat dilakukan pembinaan agar pelaporan aksi HAM bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Penutupnya, Umi Laili memberikan support dan apresiasi bagi Pemerintah Kota Balikpapan karena telah mendapatkan nilai yang maksimal dalam capian aksi HAM dan agar dapat mempertahankan capaian tersebut dalam capaian aksi HAM B12 berikutnya. (red. Bid Hukum)

Samarinda - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur resmi memulai rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 pada Rabu (20/11/2024).

Proses seleksi ini akan berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 20 hingga 24 November 2024, dengan beberapa tahapan penting, meliputi pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung di Rumah Sakit TNI Tk. IV Samarinda, sedangkan pengamatan fisik dan psikotes dilakukan di BAPELKES Provinsi Kalimantan Timur.

SKB ini merupakan tes seleksi lanjutan dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai penyelenggara CAT (Computer Assisted Test) CPNS.

Dihari pertama penyelenggaraan, Sebanyak 150 peserta dijadwalkan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Psikotes yang bertempat di Aula Bapelkes Provinsi Kaltim. Pelaksanaan SKB hari pertama terdiri dari 3 sesi, dengan masing-masing sesi total sebanyak 50 (Lima puluh) peserta. Adapun proses pelaksanaan SKB sama dengan pelaksanaan SKD, yaitu menggunakan Sistem Computer Assissted Test (CAT) dengan materi tes sesuai dengan bidang jabatan.

Pelaksanaan Tes SKB Psikotes berjalan dengan sistematis mengikuti alur yang sudah ditetapkan, mulai dari pemanggilan dan pengecekan data peserta, penitipan barang dan pemberian kartu peserta, body checking, registrasi dan absensi peserta, selanjutnya menuju ruang tunggu steril bagi peserta, sebelum memasuki ruang ujian. Selama ujian berlangsung, peserta didampingi oleh Tim dari Biro SDM Kemenkumham RI pusat.

Kepala Divisi Administrasi Idris selaku Ketua Tim Panitia pelaksanaan tes, menyampaikan bahwa seluruh panitia telah melakukan koordinasi secara mendalam untuk memberikan pelayanan terbaik. Tes SKB ini yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes memiliki peranan yang sangat penting dan krusial karena mempunyai bobot nilai 10% dan dapat bersifat menggugurkan.

“Seleksi SKB ini adalah tahap yang sangat penting untuk memilih calon pegawai yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena dapat kita lihat dari bidang apa yang mereka kuasai. Panitia telah mempersiapkan dengan sangat baik, dan saya berharap semoga pelaksanaan SKB ini berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya kendala apapun”, Ungkap Kadivmin Idris.

Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan juga berterimakasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam menyiapkan fasilitas CAT SKB Psikotes. Kemudian beliau juga menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam pelaksanaan setiap tahapan seleksi. “Mari kita junjung tinggi rasa Integritas kita selama pelaksanaan proses seleksi ini. Berkomitmen bahwa setiap tahapan seleksi harus bebas dari segala bentuk kecurangan, selalu berkoordinasi satu sama lain demi kelancaran  bersama.” tegas Gun Gun.

Dalam pelaksanaan kegiatan, panitia telah menyiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tahapan SKB. Selain itu para peserta dihimbau agar dapat mempersiapkan diri secara optimal, baik fisik maupun mental serta mematuhi jadwal, dan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses seleksi. SKB hari pertama berjalan dengan lancar dan tertib, dan Kanwil kemenkumham Kaltim sangat optimis mampu merekrut bibit-bibit unggul pengayoman demi mewujudkan visi dan misi Kemenkumham untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan prima.

(NHS/Red_Humas.Kaltim_Pastietam)

Samarinda, 20 November 2024 - Lapas Narkotika Samarinda bersama Satops Patnal (Satuan Operasi Kepatuhan Internal) Divpas Kaltim (Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Timur) kembali melaksanakan razia gabungan dan tes urine terhadap para warga binaan dan petugas Lapas, sebagai bagian dari upaya memberantas narkoba dan barang-barang terlarang lainnya.

Kepala Bidang Keamanan Divpas Kaltim, Effendi menyatakan bahwa giat yang terlaksana sebagai langkah preventif untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas.

"Melaksanakan perintah dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman dan membantu kinerja Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Gun Gun Gunawan, Kita pastikan disini (Lapas Narkotika Samarinda) aman dan kondusif terbebas dari peredaran barang terlarang," Ucap Kepala Bidang Keamanan, Effendi.

Razia penggeledahan area hunian Warga binaan dan pelaksanaan tes urine warga binaan dan petugas lapas menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan (negatif) dari zat/obat-obatan terlarang.

Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Theo Adrianus mengemukakan bahwa komitmen jajarannya tegas dalam mewujudkan "Lapas Bersinar" (Bersih dari Narkoba) guna terwujudnya Pemasyarakatan Maju.

"Dengan ditunjuknya Lapas Narkotika Samarinda sebagai pilot project UPT Pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Saya selalu laksanakan briefing guna memotivasi dan menanamkan komitmen untuk mensukseskan visi misi organisasi (Pemasyarakatan)," Ucap Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Theo Adrianus.

"Alhamdulillah berkat kerjasama dan kekompakan serta bantuan dari pimpinan dan pihak Aparat Penegak Hukum, Kami dapat mewujudkan area Lapas Narkotika Samarinda yang aman dan kondusif," Ujarnya. (red Div PAS)

Samarinda – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Kutai Barat pada Selasa (19/11/2024). Rapat ini membahas Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 yang berkaitan dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kaltim, Mia Kusuma, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan, dengan melibatkan tim perancang peraturan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat, antara lain para perancang peraturan perundang-undangan Zonasi Kutai Barat, serta perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat, Sarina, dan Timotius dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kutai Barat.

Rapat dimulai dengan sambutan dan arahan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim, Andi Basmal. Dalam sambutannya, Andi menekankan pentingnya harmonisasi yang baik antara peraturan daerah dengan ketentuan yang berlaku, agar peraturan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Selanjutnya, rapat memasuki pembahasan inti yang dipandu oleh Panji Yuda sebagai moderator. Fokus pembahasan adalah mengenai peraturan yang mengatur Standar Harga Satuan Pemda 2025, yang merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Setelah pembahasan selesai, tim perancang peraturan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim, yang terdiri dari Panji, Maria, Susi, dan Abdan, menyampaikan hasil harmonisasi dengan memberikan saran-saran dan masukan konstruktif untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Saran-saran ini berkaitan dengan aspek teknis dan substansi untuk memastikan agar peraturan yang dihasilkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Rapat kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana perangkat daerah memberikan tanggapan terhadap rekomendasi hasil harmonisasi. Dengan adanya rapat ini, diharapkan Raperbup tentang Standar Harga Satuan Pemda 2025 dapat segera disempurnakan dan disahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan yang lebih terstruktur dan terukur di Kabupaten Kutai Barat.  (red Bid Hukum)