Samarinda - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto bersama dengan Kepala Divisi Administrasi Idris yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Tahun Anggaran 2024 Pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, (21/11/2024).

Kegiatan tersebut merupakan Pemeriksaan di lingkungan Entitas AKN I Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan Timur yang diantaranya yaitu Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur. Dalam sambutanya, Anggota I BPK R.I  Nyoman Adhi Suryadnyana  menyampaikan bahwasanya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu pembangunan manusia dan penguasaan Ilmu teknologi, pembangunan ekonomi, Pemerataan Pembangunan dan pemantapan Ketahanan Nasional dapat diraih dengan kerjasama dan sinergitas antar satuan kerja.,

"4 (empat) pilar penting tersebut membutuhkan perencanaan yang baik dari Pemerintah, kita adalah dokter dalam melakukan pemeriksaan, oleh karena data dan informasi yang akurat sangat membantu tercapaianya visi Indonesia emas 2024," Jelas Nyoman

Lebih lanjut, Nyoman juga menekankan agar Peran Strategis Bidang Polhukamhan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh Satuan Kerja, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Good Governance dan Clean Government., Pungkasnya.

Diakhir sambutannya, Anggota I BPK R.I  Nyoman Adhi Suryadnyana berharap dengan adanya Entry Meeting Pemeriksaan Tahun Anggaran 2024, dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan., Tutupnya.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hasil laporan Pemeriksaan BPK R.I, yang dalam hal ini diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, sebagai bukti bahwasanya telah dilaksanakannya pemeriksaan di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto berharap hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memperbaiki bersama apa yang kurang di Kementerian Hukum dan HAM, dan dapat melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan regulasi yang ada sehingga dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan menciptakan citra positif Kementerian Hukum dan HAM di Kalimantan Timur kepada masyarakat. (Red.Humas Kumham Kaltimtara)

Jakarta, 21 November 2024 - Bertempat di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Rapat Kordinasi Pembahasan Pengelolaan Keuangan Program Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan program kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan sinergitas pengelolaan DIPA Petik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akuntabel dan transparan pada Kantor Wilayah.

Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Santi Mediana Panjaitan didampingi Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Favourita Sirait beserta pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual serta pengelola keuangan pada Kantor Wilayah.

Hari kedua rakor berfokus kepada kajian capaian realisasi dan perumusan (penetapan indikator) Kantor Wilayah dalam rangka penetapan target PNBP DJKI tahun 2025. Berdasarkan data hasil capaian realisasi DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saat ini sudah di atas 90%. Pada kesempatan tersebut Kanwil Kemenkumham Kaltim memberikan beberapa masukan dalam rangka peningkatan PNBP DJKI di antaranya yaitu rasionalisasi terkait biaya PNBP misalnya pada pendaftaran Hak Cipta karena sifatnya hanya pencatatan sebaiknya PNBPnya diturunkan sehingga dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sejak tahun 2022 hingga 2024, DJKI terus mengalami peningkatan presentasi realisasi pendapatan. Pada tahun 2022 DJKI mendapatkan presentasi PNBP sebesar 77,76% selanjutnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai pendapatan sebesar 80,93% dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali persentase nilai pendapatan PNBP sebesar 85,06 % per Oktober ini. Tren positif ini akan terus dipertahankan oleh DJKI dan Kantor Wilayah melalui peningkatan pelayanan dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan edukasi pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. (red Bid Yankum)

Balikpapan - Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan melalui Kepala Bidang HAM Umi Laili, didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Hary Prabowo serta Staf Pemajuan HAM dan Penyuluh Hukum Madya Eka Juraidah, melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Pilkada bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kota Balikpapan. Kamis (21/11/2024).

Kunjungan diterima oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Balikpapan Hamrin dan Tim kerja. Umi Laili sebagai koordinator tim menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham bersinergi melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan tugas baru,  dilaksanakan guna mengawal pemenuhan atas hak-hak politik masyarakat Kaltim, dan memastikan jalannya Pilkada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)  dan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Adapun maksud tujuan koordinasi  ini  agar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut serta dalam memantau pelaksanaan Pilkada guna memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia, mendorong partisipasi Masyarakat dalam penggunaan hak suaranya. “Selain itu, ini merupakan upaya dalam menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga lainnya, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ucap Umi.

Sementara itu, Hamrim menjelaskan berbagai kendala dan tantangan dalam melakukan pengawas terhadap jalannya Pemilu sangat kompleks, termasuk adanya fakta money politik yang sulit di tangani. “Sulit bagi kami ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat ekonomi lemah, dan terlanjur menerima dana politik, karena pada dasarnya pemberi dan penerima dapat dipidana” ujar Hamrim.

Lebih lanjut, Pihak Bawaslu dan Kanwil sepakat bahwa Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal,  serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih, merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi. Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan  International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), bahwa setiap negara yang telah mengesahkan Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) wajib melaksanakan dan memenuhi Hak Sipil dan Politik masyakat secara universal sebagaimana yang tercantum pada Kovenan.

Di akhir diskusi, Hamrin dan tim anggota Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kaltim, Bawaslu secara meyakinkan telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, memantau jalannya pemilu yang transparan dan berintegritas. Termasuk secara merata melakukan  sosialisasi pencegahan terjadinya praktik politik uang dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian. (Red Bid HAM)

Balikpapan - Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 27 November 2024 mendatang, dalam rangka mengawal pemenuhan atas hak-hak tersebut serta sebagai bahan pelaporan dalam sidang ICCPR, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan melalui Kepala Bidang HAM Umi Laili, didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Hary Prabowo beserta Penyuluh Hukum Madya Eka Juraidah beserta Tim Bidang HAM, melaksanakan koordinasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan di Ruang Rapat KPU Kota Balikpapan, Rabu, 20 November 2024.

Umi Laili menjelaskan bahwa hal ini merupakan amanah yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Hak Asasi Manusia tentang Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang bertujuan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut serta dalam pemantauan pelaksanaan Pilkada guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia, mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak suaranya, serta menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dari setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga lainnya. Kemudian menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.,” ujar Umi Laili.

Anggota KPU Kota Balikpapan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Suhardi menerima secara langsung kunjungan dari tim Kanwil Kemenkumham Kaltim. “Terima kasih karena Tim dari Kanwil sudah berkunjung secara langsung ke KPU Balikpapan, sejauh ini KPU Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal diantaranya memastikan data pemilih yang akurat, baik itu kelompok rentan seperti lansia yang renta maupun orang sakit maka petugas TPS akan datang ke rumah pemilih atau ke rumah sakit (TPS Mobile) sedangkan pemilih disabilitas disediakan bilik pencoblosan tersendiri,” ujarnya.

Dari pertemuan ini, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah berharap terjalin kerjasama yang solid antara Kanwil Kemenkumham Kaltim dan KPU Balikpapan, yang nantinya akan mengawal pelaksanaan pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak, dengan harapan dapat berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (red. Bid HAM)

Jakarta, 20 November 2024 – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Pengelolaan Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Acara yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 19 hingga 23 November 2024, dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Direktorat di bawah Ditjen KI. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Santi Mediana Panjaitan, Kepala Sub Bidang Favourita Sirait, dan jajaran di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

Pembukaan acara diawali dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen KI, Andrieansjah. Dalam laporannya, ia menyampaikan harapan agar rapat ini dapat menjadi momentum peningkatan tata kelola keuangan Ditjen KI yang lebih transparan dan akuntabel.

Dirjen KI, Razilu, secara resmi membuka rapat koordinasi ini. Dalam sambutannya, Razilu memperkenalkan jargon baru Ditjen KI, yaitu DJKI Keren—singkatan dari Kompeten, Enerjik, Responsif, Empati, dan Nasional. Ia menekankan pentingnya semangat baru ini dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik terkait Kekayaan Intelektual (KI).

Razilu juga menegaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi Tahun Hak Cipta, dengan target pencatatan sebanyak 300.000 Hak Cipta. Untuk mendukung pencapaian ini, ia akan menggandeng Penyuluh Hukum sebagai RuKI (Ruang Kekayaan Intelektual) yang berperan sebagai agen penyebar informasi tentang pentingnya Hak Cipta. Selain itu, ia mengapresiasi kinerja seluruh Kantor Wilayah yang telah memanfaatkan anggaran secara efektif demi memaksimalkan pelindungan KI di daerah masing-masing.

Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi pisah sambut pimpinan tinggi pratama Sekretaris Ditjen KI. Jabatan tersebut kini resmi berpindah dari Anggoro Dasananto kepada Andrieansjah. Penyerahan memo jabatan menjadi simbol transfer tugas dalam suasana penuh kehangatan dan penghormatan.

Sebagai agenda utama, paparan narasumber dari Direktorat PNBP membahas Optimalisasi Pengelolaan PNBP, diikuti oleh pemaparan dari Biro Keuangan mengenai Pengelolaan Keuangan di Masa Transisi Perubahan Organisasi. Acara ditutup dengan penyampaian Overview capaian realisasi PNBP Ditjen KI serta hasil monitoring pengelolaan PNBP di seluruh Kantor Wilayah.

Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarunit dalam mengelola anggaran secara optimal, sekaligus mempersiapkan Ditjen KI menyongsong target besar di tahun mendatang. (red Bid Yankum)