Samarinda - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bulungan pada Jumat (15/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) di wilayah tersebut.
Delegasi dari Pemkab Bulungan yang dipimpin oleh Analis Hukum Ratih, disambut oleh Kepala Bidang HAM Umi Laili, Kasubbid HAM Hary Prabowo, serta Kasubbid Luhbankum JDIH Noerhana Dewie Dewie, beserta tim Pelaksana Bidang HAM. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim dalam upaya pemajuan hak asasi manusia di daerah.
Dalam sambutannya, Umi Laili, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. "Kami mengapresiasi Pemkab Bulungan yang telah berkunjung dan berkoordinasi dengan kami, terutama dalam Bidang HAM yang saat ini sedang melalui masa transisi setelah pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi beberapa kementerian. Kami siap mendukung dan bersinergi dalam pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM) di daerah," ujarnya.
Umi Laili juga menjelaskan bahwa RANHAM bertujuan untuk menilai capaian pelaksanaan aksi HAM di daerah, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta mengetahui perkembangan pencapaian P5HAM, terutama di empat fokus utama: hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat.
Sementara itu, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Hary Prabowo, menyoroti pentingnya pelayanan komunikasi HAM (YankoHAM) yang dapat menjadi jalur mediasi bagi masyarakat yang melaporkan pelanggaran HAM. "Banyak laporan yang sudah dapat diselesaikan melalui mediasi antara kedua pihak, tanpa harus melalui jalur hukum," tambahnya.
Noerhana Dewie, Kepala Subbidang Penyuluhan, Bantuan Hukum, dan JDIH, turut memberikan masukan terkait evaluasi penilaian terintegrasi wilayah Bulungan. Meski ada sedikit peningkatan pada tahun 2024, Dirinya berharap agar istilah-istilah terkait HAM yang belum dipahami dengan baik dapat disosialisasikan lebih luas, melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Tak kalah penting, dalam kesempatan tersebut, dibahas pula mengenai rencana pelaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi yang akan digelar pada tahun 2025. Di sini, Pemkab Bulungan diharapkan untuk mengirimkan Kelompok Kadarkum yang mewakili kabupaten mereka.
Ratih, perwakilan dari Bagian Hukum Pemkab Bulungan, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Kaltim. "Kami sangat mengapresiasi penjelasan yang diberikan dan berharap dapat terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk memajukan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Bulungan," katanya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Kemenkumham Kaltim dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum dan HAM di daerah, serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program-program HAM. (red Bid HAM)
