Samarinda, 21 November 2024

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Kalimantan Timur kembali menggelar pemeriksaan terhadap 2 (dua) Notaris Kota Balikpapan untuk menindaklanjuti permohonan dengan penyidikan perkara yang sama. Pada kesempatan ini, bertindak sebagai pimpinan sidang adalah AKBP. M. Faridl Djauhari, SH, MH. (Unsur ahli dari Kepolisian).

Dirinya membuka dan memberikan arahan. Sidang pemeriksaan ini digelar guna memberikan jawaban persetujuan dan penolakan untuk menghadirkan Notaris guna memberikan keterangan saksi untuk membantu proses penyidikan dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan oleh Penyidik dari Subdit V/Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Badan Reserse Kriminal Polri. 

Dasar pemberian persetujuan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 33 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Anggota Majelis Pemeriksa yang bertugas adalah La Syarifuddin (Unsur Ahli) dan Maria Astuti (Unsur Notaris), serta dibantu oleh Ardhika Yuma Inggrawan (Sekretaris MKNW).

Mengikuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur, Gun Gun Gunawan, Sidang MKNW ini digelar dengan tujuan penting untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan Jabatan Notaris.

Ketua Tim dalam pelaksanaan Sidang memberikan pesan bahwa pemberian persetujuan menghadirkan Notaris sangat diperlukan dalam mengungkap kasus yang sedang ditangani penyidik, karena Notaris adalah pihak yang mengerti akan proses pembuatan akta yang menjadi obyek penyidikan serta membuat perkara terang benderang. Di akhir pemeriksaan, Majelis pemeriksa menyampaikan apresiasi terhadap Notaris yang sangat kooperatif dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dihadapan Majelis. (red. Bid Yankum)

Samarinda – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Penajam Paser Utara pada Kamis (21/11/2024). Rapat ini membahas Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Harmonisasi, Mia Kusuma Fitriana yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan, dengan melibatkan tim perancang peraturan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain para perancang peraturan perundang-undangan Zonasi Penajam Paser Utara, serta perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rapat dimulai dengan sambutan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim, Andi Basmal. Dalam sambutannya, Andi menekankan pentingnya harmonisasi yang baik antara peraturan daerah dengan ketentuan yang berlaku, agar peraturan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Selanjutnya, rapat memasuki pembahasan inti yang di pimpin oleh Ketua Tim Harmoniasi Mia Kusuma Fitriana. Fokus pembahasan adalah mengenai peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024, yang merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Setelah pembahasan selesai, tim perancang peraturan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim, yang terdiri dari Nuri Dan Susi menyampaikan hasil harmonisasi dengan memberikan saran-saran dan masukan konstruktif untuk menyempurnakan rancangan tersebut. Saran-saran ini berkaitan dengan aspek teknis dan substansi untuk memastikan agar peraturan yang dihasilkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mendukung efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Rapat kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana perangkat daerah memberikan tanggapan terhadap rekomendasi hasil harmonisasi.

(Red_HumasKaltimtara)

Samarinda – Memasuki hari kedua kamis (21 November 2024), Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Psikotes bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan baik dan lancar.

SKB Psikotes CPNS Hari Kedua diikuti oleh 200 (Dua ratus) peserta yang terbagi menjadi 4 (Empat) sesi waktu pelaksanaan, dimana setiap sesi diikuti sebanyak 50 (Lima puluh) peserta.

Kakanwil Gun Gun Gunawan dalam arahannya menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas hasil seleksi. Setiap tahapan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dan memastikan tidak ada kecurangan, pungutan liar atau calo sehingga hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berkomit, pelaksanaan tes ini bersih dan tidak ada kecurangan baik pungutan biaya, maupun janji – janji palsu kelulusan, jika ada hal tersebut segera laporkan kepada panitia melalui kanal pengaduan”, Ungkap Kakanwil.

“ Adapun Hal ini kami tegaskan kembali, karena bertujuan untuk memastikan bahwa hanya peserta dengan kualifikasi yang terbaik dapat melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya, tanpa ada campur tangan pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip kami yang bersih dari segala bentuk KKN apapun”, Tegas  Gun Gun.

Mengikuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim Gun Gun Gunawan, Kadivmin Idris menyampaikan pesan kepada para peserta melalui Panitia untuk tetap tenang dan fokus menjalani Tes SKB Psikotes dan mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa selama pelaksanaan tes berlangsung berpegang teguh pada kejujuran dan kemandirian yang merupakan “Kunci Keberhasilan”.

 “Persiapkan diri baik fisik dan mental dengan sebaik-baiknya, pahami petunjuk pengerjaan soal secara seksama demi hasil yang optimal serta percaya pada kemampuan diri sendiri karena masih ada tahapan-tahapan seleksi selanjutnya,” pesan Kadivmin.

Kegiatan Tes SKB Psikotes dipantau langsung oleh Kepala Divisi Administrasi. Selama kegiatan berlangsung, yang di dampingi Panitia Pusat dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala yang berarti. Pelaksanaan Psikotes ini merupakan bagian penting dari seleksi untuk memastikan calon CPNS memiliki mental yang prima dan mengukur kemampuan atau kompetensi peserta sesuai bidang jabatan.

Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur berkomitmen menjunjung tinggi integritas, seleksi ini diharapkan mampu menghasilkan CPNS berkualitas dan handal yang siap berkontribusi dalam pelayanan publik yang prima.

 (NHS/Red_Humas.Kaltim_Pastietam)

Samarinda - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto bersama dengan Kepala Divisi Administrasi Idris yang dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Tahun Anggaran 2024 Pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, (21/11/2024).

Kegiatan tersebut merupakan Pemeriksaan di lingkungan Entitas AKN I Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan Timur yang diantaranya yaitu Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur. Dalam sambutanya, Anggota I BPK R.I  Nyoman Adhi Suryadnyana  menyampaikan bahwasanya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu pembangunan manusia dan penguasaan Ilmu teknologi, pembangunan ekonomi, Pemerataan Pembangunan dan pemantapan Ketahanan Nasional dapat diraih dengan kerjasama dan sinergitas antar satuan kerja.,

"4 (empat) pilar penting tersebut membutuhkan perencanaan yang baik dari Pemerintah, kita adalah dokter dalam melakukan pemeriksaan, oleh karena data dan informasi yang akurat sangat membantu tercapaianya visi Indonesia emas 2024," Jelas Nyoman

Lebih lanjut, Nyoman juga menekankan agar Peran Strategis Bidang Polhukamhan dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh Satuan Kerja, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Good Governance dan Clean Government., Pungkasnya.

Diakhir sambutannya, Anggota I BPK R.I  Nyoman Adhi Suryadnyana berharap dengan adanya Entry Meeting Pemeriksaan Tahun Anggaran 2024, dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan., Tutupnya.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hasil laporan Pemeriksaan BPK R.I, yang dalam hal ini diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, sebagai bukti bahwasanya telah dilaksanakannya pemeriksaan di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto berharap hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memperbaiki bersama apa yang kurang di Kementerian Hukum dan HAM, dan dapat melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara sesuai dengan regulasi yang ada sehingga dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan menciptakan citra positif Kementerian Hukum dan HAM di Kalimantan Timur kepada masyarakat. (Red.Humas Kumham Kaltimtara)

Jakarta, 21 November 2024 - Bertempat di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Rapat Kordinasi Pembahasan Pengelolaan Keuangan Program Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan program kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan sinergitas pengelolaan DIPA Petik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akuntabel dan transparan pada Kantor Wilayah.

Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Santi Mediana Panjaitan didampingi Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Favourita Sirait beserta pelaksana Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual serta pengelola keuangan pada Kantor Wilayah.

Hari kedua rakor berfokus kepada kajian capaian realisasi dan perumusan (penetapan indikator) Kantor Wilayah dalam rangka penetapan target PNBP DJKI tahun 2025. Berdasarkan data hasil capaian realisasi DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saat ini sudah di atas 90%. Pada kesempatan tersebut Kanwil Kemenkumham Kaltim memberikan beberapa masukan dalam rangka peningkatan PNBP DJKI di antaranya yaitu rasionalisasi terkait biaya PNBP misalnya pada pendaftaran Hak Cipta karena sifatnya hanya pencatatan sebaiknya PNBPnya diturunkan sehingga dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sejak tahun 2022 hingga 2024, DJKI terus mengalami peningkatan presentasi realisasi pendapatan. Pada tahun 2022 DJKI mendapatkan presentasi PNBP sebesar 77,76% selanjutnya pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai pendapatan sebesar 80,93% dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali persentase nilai pendapatan PNBP sebesar 85,06 % per Oktober ini. Tren positif ini akan terus dipertahankan oleh DJKI dan Kantor Wilayah melalui peningkatan pelayanan dan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan edukasi pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. (red Bid Yankum)