PERKUAT SINERGITAS MELALUI FORUM DILKUMJAKPOL TAHUN 2019

PERKUAT SINERGITAS MELALUI FORUM DILKUMJAKPOL TAHUN 2019

Samarinda, 12 Maret 2019. Sinergitas antar instansi penegak hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, Ombusman dan Kementerian Hukum dan HAM sangat berperan penting dan perlu dibangun dalam mewujudkan keterpaduan dalam penegakan hukum. Koordinasi, kerjasama dan komunikasi menjadi suatu kewajiban yang pelaksanaannya harus di landasi keterbukaan dan kebersamaan dan berkesinambungan

DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA BAGI GURU SMP & ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA BAGI GURU SMP & ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

Bontang, 12 Maret 2019. Diselenggarakan kegiatan Diseminasi HAM bagi Guru SMP dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang ,Acara ini merupakan kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Pemkot Bontang. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang ini dibuka secara resmi oleh Bp. Riza

Pelantikan Notaris Pengganti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

Pelantikan Notaris Pengganti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

Samarinda, 12 Maret 2019.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, NUR ICHWAN, S.H., M.H. mengambil sumpah dan melantik Notaris Pengganti Kota Samarinda dan Notaris Pengganti Kota Balikpapan, yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

Acara

Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) di Lapas Perempuan Klas II A Samarinda di Tenggarong

Sosialisasi Pelaksanaan  Bantuan Hukum serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani(WBBM) di Lapas Perempuan Klas II A Samarinda di Tenggarong

Tenggarong, 11 Maret 2019.  Diselenggarakan kegiatan Penyuluhan Sosialisasi bantuan Hukum yang juga Disertai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lapas Perempuan Klas II A Samarinda di Tenggarong.Acara ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim Yudi Kurniadi S.H.,M.H. , Kepala Lapas Perempuan Samarinda Sri Astiana, SH.,Para Narasumber dari Kanwil Kaltim serta

TIM KERJA WBK/WBBM KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM KUNJUNGI KANIM KELAS II TPI CIREBON

TIM KERJA WBK/WBBM KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM KUNJUNGI KANIM KELAS II TPI CIREBON

Samarinda, 9 Maret 2019.Kanwil Kemenkumham Kaltim terus berupaya melakukan pembinaan terhadap satker/UPT guna mewujudkan UPT menuju Zona Integritas WBK/WBBM. Pada tahun ini sebanyak 20 UPT dipersiapkan untuk menuju ZI guna memperoleh predikat WBK/WBBM. Tentu banyak kendala dalam mencapai predikat tersebut, tetapi kita tidak boleh kendur serta  pesimis dan yang penting

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KAB/KOTA PEDULI HAM DI KAB. KUTAI KARTANEGARA

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KAB/KOTA PEDULI HAM DI KAB. KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 08 Maret 2019. Diselenggarakan rapat koordinasi terkait dengan Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM & Pelaporan AKSI HAM Tahun 2019 antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Bertempat di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Rapat koordinasi ini

KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM TERIMA KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA DPRD KOTA BALIKPAPAN DALAM RANGKA KONSULTASI RAPERDA

KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM TERIMA KUNJUNGAN KERJA BAPEMPERDA DPRD KOTA BALIKPAPAN DALAM RANGKA KONSULTASI RAPERDA

Samarinda– Pada akhir minggu kedua bulan Maret ini, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kaltim menerima kunjungan kerja dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Jumat (8/3). Bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkumham Kaltim, kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Bidang Hukum,

RAPAT KONSULTASI TEKNIS PEDOMAN SERTA INDIKATOR PENILAIAN PELAKSANAAN LAYANAN KEPRIBADIAN DAN LAYANAN HUKUM

RAPAT KONSULTASI TEKNIS PEDOMAN SERTA INDIKATOR PENILAIAN PELAKSANAAN LAYANAN KEPRIBADIAN DAN LAYANAN HUKUM

Samarinda, 6 Maret 2019. Sebagai bentuk semangat untuk melaksanakan target Kinerja B.03 pada tahun 2019 yaitu Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kaltim mengadakan Rapat Konsultasi Teknis Pedoman dan Indikator Penilaian Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum di UPT Pemasyarakatan yang bertempat di ruang rapat utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Search Mobile