Samarinda – Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Hukum Mia Kusuma Fitriana, hadir pada Kegiatan Pembahasan Usulan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi Kalimantan Timur pada Senin, 26
Samarinda-Senin 26/02/2024, bertempat di Ruang Rapat Daya Taka Lt.3 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim menghadiri rapat pembahasan Raperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Umum Daerah Sylva Kaltim Sejahtera menjadi PT Sylva Kaltim Sejahetra (Perseroda).
Rapat dibuka oleh Kepala Bagian BUMD dan BLUD Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda – Bertempat di Ruang Rapat Utama, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bulungan pada Senin, 26 Februari 2024 secara hybrid.
Rapat pembahasan dipimpin secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankumham) Dulyono, yang didampingi Kasubbid FPPHD Zainut Taqwim dan JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor
25 Februari 2024 - Kadivpas (Kepala Divisi Pemasyarakatan) Kemenkumham Kaltim (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur), Heri Azhari laksanakan briefing penguatan tugas dan fungsi Pemasyarakatan ke petugas Rutan Tanjung Redeb.
"Tugas kita sudah sangat jelas, Peraturan dalam pelaksanaan tugas pun sudah sangat jelas ! Saya berharap pelaksanaan tugas
Kunjungan kerja Kadivpas (Kepala Divisi Pemasyarakatan) Kemenkumham Kaltim, Heri Azhari didampingi Kepala Bidang Keamanan, Arimin dan Kepala Sub Bidang Pembinaan, Yunus Martanto untuk memastikan kondusifitas Lapas Nunukan. (23/02).
Sarana area hunian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dan pra-sarana pengamanan pun di periksa oleh jajaran Divpas Kemenkumham Kaltim.
"Tadi sudah dilaksanakan monitoring
Kunjungan Kadivpas (Kepala Divisi Pemasyarakatan) Kemenkumham Kaltim (Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur), Heri Azhari bersama jajarannya di Lapas Tarakan untuk laksanakan monitoring area dan kinerja jajaran petugas Lapas Tarakan.
Kadivpas Kemenkumham Kaltim juga menegaskan terkait program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu "3 Kunci Pemasyarakatan Maju + Back To Basics".
"Sebagai
Samarinda – Dalam rangka upaya pemberian pemahaman terkait Penyusunan Manajemen Risiko, Tim Kanwil Kemenkumham Kaltim menggelar pertemuan bersama operator SPIP dan Manajemen Risiko yang ada di Unit Pelaksana Teknis di Kota Samarinda, Jumat, (23/02/2024).
kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kaltim tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Program dan
Samarinda, 23 Februari 2024
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokolNotaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, Majelis Pengawas
