JAKARTA — Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Secara Transparan dan Akuntabel oleh BPK RI serta Ekspose dan kesepakatan Visi Misi Kemenkumham dalam draft Renstra 2025-2029 merupakan beberapa agenda penting pada Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Program Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur Gun Gun Gunawan didampingi Kepala Divisi Administrasi Idris dan Kepala Bagian Program dan Humas Munaji kembali mengikuti kegiatan Rakordal tersebut secara langsung yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Harmoni, Selasa (16/07/2024).
Kepala Subauditorat I.B.1 Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI Iwan Gunawan mengangkat beberapa poin penting terkait pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Iwan mengatakan realisasi anggaran per eselon I menunjukkan bahwa beberapa unit kerja Kemenkumham berhasil mencapai persentase realisasi yang tinggi.
Misalnya, Sekretariat Jenderal mencapai realisasi sebesar 95,24% dari anggaran yang disediakan, sedangkan Ditjen Imigrasi mencatatkan realisasi sebesar 98,24%. Di sisi lain, Inspektorat Jenderal menunjukkan realisasi yang lebih rendah, yakni hanya 96,82% .
Dalam rapat tersebut juga dibahas hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran dalam lima tahun terakhir. Beberapa temuan penting diungkap, termasuk pembebanan belanja barang dan modal yang tidak tepat, serta pengelolaan persediaan aset tetap dan aset lainnya yang tidak tertib.
"Selain itu, bukti pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan pelaksanaan belanja modal yang tidak tepat waktu, kualitas, harga, dan jumlah menjadi sorotan utama," terang Iwan.
Kemenkumham berkomitmen untuk meningkatkan perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan yang cermat dan mendukung visi strategis kementerian. Selain itu peran Aparat Intern Pemerintah (APIP) akan dioptimalkan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, asistensi, dan advisory. Kemenkumham juga berencana untuk bersinergi dengan BPK dalam kegiatan pemeriksaan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara efektif dan efisien .
Pada materi selanjutnya, Henry Christianto selaku Value Alignment Advisory memaparkan rencana strategis Kemenkumham untuk periode Tahun 2025-2029. Rencana ini mencakup visi, misi, tujuan strategis Kemenkumham yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan pelindungan HAM di Indonesia.
Visi Kemenkumham untuk periode 2025-2029 adalah "Mewujudkan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas." Untuk mencapai visi tersebut, Kemenkumham menetapkan beberapa misi strategis, di antaranya:
1. Menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional dan berintegritas.
2. Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi dan adil.
3. Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara.
4. Memastikan kebijakan inklusif yang berperspektif gender dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.
5. Mengoptimalkan penegakan hukum kekayaan intelektual guna mendorong industri kreatif.
Dalam rencana strategis ini, Kemenkumham juga telah menetapkan beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029. Rencana strategis ini disusun melalui evaluasi Renstra Kemenkumham 2020-2024 dan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pengelolaan anggaran Kemenkumham dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efektif di masa mendatang serta dengan peluncuran rencana strategis ini, Kemenkumham berkomitmen untuk terus meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.
