Samarinda, 25 Juli 2024. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkumham Kaltim) turut hadir dalam Rapat Paripurna ke-20 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.
Diselenggarakan di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, agenda utama rapat ini adalah penandatanganan Kesepakatan antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. KUA dan PPAS adalah dokumen penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi penyusunan anggaran tahunan.
Penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah strategis yang menunjukkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan apresiasi dan harapan agar Rancangan KUA dan PPAS yang telah disepakati ini dapat segera direalisasikan untuk mendukung program-program prioritas pembangunan di tahun 2025.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara semua pihak terkait dalam menyusun dan melaksanakan anggaran daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Kanwil Kemenkumham Kaltim.
Partisipasi aktif Kanwil Kemenkumham Kaltim dalam rapat ini menunjukkan komitmen lembaga tersebut untuk mendukung proses demokrasi dan pembangunan di Kalimantan Timur. Hal ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama demi kemajuan bersama.
Dengan disepakatinya Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Red. Bidang Hukum)
